Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Politikus Gerindra Minta KPU Sosialisasikan Protokol Covid-19 di Pilkada 2020

Penegakan protokol kesehatan juga perlu dibarengi dengan pemberian sanksi, bagi yang tidak mentaati aturan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Politikus Gerindra Minta KPU Sosialisasikan Protokol Covid-19 di Pilkada 2020
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi dilakukan di TPS 18 dan diikuti 419 orang pemilih dari Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung Ketua KPU Pusat, Arief Budiman dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada Kota Tangerang Selatan akan digelar pada 9 Desember mendatang. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada serentak di 270 wilayah pada 9 Desember 2020, memunculkan kekhawatiran terjadinya klaster Pilkada dalam penyebaran Covid-19.

Politikus Gerindra Novita Wijayanti memahami kekhawatiran tersebut, hingga sebagian pihak meminta menunda Pilkada pada tahun ini.

Oleh sebab itu, Novita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara, mensosialisasikan aturan penerapan protokol kesehatan secara rinci dan masif.

"Sehingga semua pihak dapat memahami dan mematuhi protokol dalam pelaksanaan Pilkada nanti," kata Novita kepada wartawan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Baca: Mendagri Tito: Saya Tidak Setuju Ada Rapat Umum di Pilkada 2020, Konser Apalagi

Menurutnya, penegakan protokol kesehatan juga perlu dibarengi dengan pemberian sanksi, bagi yang tidak mentaati aturan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

"Disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan selanjutnya tinggal menegakkan semua aturan yang ada di lapangan," ucap Anggota Komisi V DPR itu.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta KPU, pemerintah, dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 hingga wabah Covid-19 berakhir.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas