Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

KPU Tak Bisa Coret Calon Kepala Daerah yang Langgar Protokol Kesehatan, Ini Alasannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tak bisa mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Ini alasannya.

KPU Tak Bisa Coret Calon Kepala Daerah yang Langgar Protokol Kesehatan, Ini Alasannya
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi dilakukan di TPS 18 dan diikuti 419 orang pemilih dari Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung Ketua KPU Pusat, Arief Budiman dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada Kota Tangerang Selatan akan digelar pada 9 Desember mendatang. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi buka suara soal desakan untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020.

Namun ia menegaskan, pihaknya tidak bisa mendiskualifikasi calon kepala daerah itu.

Sebab, dalam membuat aturan, KPU harus berdasar pada undang-undang.

Sementara, aturan untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar tidak diatur dalam UU.

"Ada pertanyaan bisa nggak KPU mendiskualifikasi, saya kira tidak."

"Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip, tentu KPU harus mendasarkannya kepada UU," kata Raka dalam sebuah diskusi virtual, Senin (21/9/2020), dikutip dari Kompas.com.

Rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Baca: Revisi UU atau Perppu, KPU Harap Ada Keseimbangan Antara Sisi Kesehatan dan Demokratis

Meski tidak bisa mendiskualifikasi, namun pihaknya tengah merancang sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada.

Satu di antara sanksi, misalnya pengurangan waktu kampanye bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan ini.

"Sedang juga dipertimbangkan 1 opsi pengurangan hak kampanye dari segi waktu."

"Misalnya dia melanggar jenis kampanye A, maka bisa jadi selama 3 hari kemudian dia tidak boleh melakukan jenis kampanye yang dilanggarnya itu," ujar Raka.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Inza Maliana
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas