Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Pilkada 2020 Tetap Berlangsung Tanpa Konser dan Arak-arakan, Pilihan Golput Justru Diambil Sosok Ini

Pemerintah sepakat untuk menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi, namun rapat umum, konser dan arak-arakan dilarang.

Pilkada 2020 Tetap Berlangsung Tanpa Konser dan Arak-arakan, Pilihan Golput Justru Diambil Sosok Ini
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi dilakukan di TPS 18 dan diikuti 419 orang pemilih dari Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung Ketua KPU Pusat, Arief Budiman dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada Kota Tangerang Selatan akan digelar pada 9 Desember mendatang. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNNEWS.COM - Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR RI sepakat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, gelaran pilkada akan tetap berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Namun dengan penegakkan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu, rapat tersebut juga menyimpulkan agar memperbaiki aturan untuk membatasi kerumunan massa.

Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Dok Kemendagri)

Baca: Ini Alasan KPU Tak Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah yang Melanggar Protokol Kesehatan

"Poin lainnya yang disepakati, dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19."

"Komisi II DPR RI meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam," kata Mendagri, dikutip dari laman resmi Kemendagri.go.id.

Ada beberapa klausul yang ditekankan Kemendagri dalam revisi aturan KPU tersebut.

Diantaranya larangan pertemuan yang melibatkan massa banyak atau kerumunan.

Seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.

Rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Baca: Mendagri Tito : Tidak Fair Kalau Semua Kerumunan Kampanye Dibatasi, yang Diuntungkan Petahana

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Inza Maliana
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas