TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Menurut Busyro, PP Muhammadiyah telah mengirimkan surat agar Pilkada bisa ditunda oleh pemerintah.

Namun, Pemerintah bersama DPR tetap akan menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020.

Hal itu disampaikan Busyro saat webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia Atau Realita', Rabu (30/9/2020).

"Ketika kirim surat kepada pemerintah, pemerintah belum mengambil sikap, tetapi setelah NU (Nahdlatul Ulama,red) juga sudah mengambil sikap yang sama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama yang lain, justru pemerintah mengambil keputusan untuk tetap kekeuh mengadakan Desember nanti, perlu ditinjau ulang," kata Busyro.

Baca: Muhammadiyah Gugat Pemerintah Jika Ada Klaster Pilkada, PPP : Pengingat bagi Pemangku Kepentingan

Busyro menilai, peninjauan ulang keputusan Pilkada ini bisa menjadi skala prioritas pemulihan menangani dampak Covid-19.

Pasalnya, kata Busyro, Pilkada sebagai pemenuhan hak dasar rakyat untuk memperoleh pelaksanaan yang jujur, adil, bebas, terbuka, dan aman.

Sementara, Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah bahaya penularan Covid-19 yang tinggi, angka kematian meningkat, menyusul dampak sosial, ekonomi, serta pendidikan yang tidak terkendali dengan profesional.

Padahal, Busyro mengatakan, bahwa kebutuhan mendasar rakyat ini ialah kesehatan dan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan Pilkada 2020.

Selain itu, ia menekankan, rakyat juga harus terhindar dari bentrok konflik horizontal. Terlebih, disituasi saat ini.

"Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, kita semuanya mengikuti secara terbuka, tidak mungkin tidak ada bentrok," jelasnya.