Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tiga Cakada Meninggal Akibat Covid-19, Bamsoet : Perketat Protokol Kesehatan Selama Proses Pilkada

Bamsoet minta partai politik, gabungan partai politik, atau perorangan untuk mengganti calon kepala daerah tersebut

Tiga Cakada Meninggal Akibat Covid-19, Bamsoet : Perketat Protokol Kesehatan Selama Proses Pilkada
Humas MPR RI
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga calon kepala daerah (cakada) Pilkada Serentak 2020 diketahui meninggal dunia akibat virus corona atau Covid-19.

Terkait hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk memperketat pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada.

"Mendorong pemerintah dan penyelenggara dapat mempertimbangkan untuk memperketat pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada, dan mencari solusi jika penyelenggaraan Pilkada pada tahun ini tidak bisa dijalankan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 masih terus mengalami peningkatan, mengingat keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dan fokus pemerintah," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Bamsoet  meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu memberikan kesempatan kepada partai politik, gabungan partai politik, atau perorangan untuk mengganti calon kepala daerah tersebut.

Hal itu juga sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pilkada, pasal 78 ayat (1) huruf d, apabila cakada tersebut berhalangan tetap.

Baca: 4.140 Pasien Sembuh dari Corona Hari Ini, Lebih Tinggi dari Angka Positif Harian

Menurut Bamsoet, kematian tiga cakada ini menunjukkan adanya potensi dampak yang cukup fatal apabila pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan.

Antara lain seperti ancaman keselamatan dan keamanan warga negara, timbulnya krisis kepercayaan publik pada demokrasi, dan tidak optimalnya kinerja penyelenggara Pilkada 2020 dikarenakan ada anggotanya yang terkena covid-19 dan harus menjalani perawatan kesehatan untuk waktu tertentu.

"Karena itu, pemerintah diminta bijak dalam mengambil setiap keputusan maupun kebijakan, serta memastikan bahwa Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Dikarenakan penyelenggaraan Pilkada 2020 sangat berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan mobilitas yang tinggi bagi cakada," jelasnya.

Cakada dan para pendukungnya, kata Bamsoet, juga diminta secara tegas mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, serta meniadakan kegiatan dan aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas