TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung mahalnya biaya ongkos yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sehingga, banyak para calon yang berusaha mengembalikan biaya itu dengan menghalalkan segala cara.

Salah satunya, dengan keterlibatan cukong dalam pesta demokrasi itu.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam webinar evaluasi 15 tahun pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tanggapan yang disiarakan kanal YouTube CSIS Indonesia, Rabu (14/10/2020).

"Karena biaya pilkada itu mahal. Ada percukongan. Kemarin saya keliru ngutip 92 persen yang benar itu 82 persen menurut data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,red) pemilihan kepala daerah itu disponsori orang lain. Sponsor itu ya cukong kan?" kata Mahfud.

Baca juga: Cerita Mahfud Md Saat SBY Tak Kuasa Menangis Diserang Soal UU Pilkada Tidak Langsung

"Karena artinya cukong itu orang yang membiayai kegiatan orang lain karena punya modal. Dan di situ kemudian terjadi jual beli kebijakan. Saya dukung Anda, tapi besok saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu," tambahnya.

Selain itu, Mahfud Md mengatakan bahwa sejumlah kecurangan penyalahgunaan yang ditemukan. Yakni, dana pemerintah yang digunakan untuk kebutuhan pilkada.

"Bansos misalnya. Ditumpuk sekian nanti pas menjelang hari pilkada dibagi dengan gambar calon tertentu yang kebetulan petahanan," ucap Mahfud.

"Kemudian terjadi pengadangan terhadap pemilih, teror terhadap pemilih, tadi saya sebut money politic, dropping orang dari daerah-daerah lain dan sering bawa kartu dan itu sudah main juga dengan TPS-nya. Itu yang dulu saya adili ketika menjadi ketua MK," jelasnya.