Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Calon Wali Kota Tangsel Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Berkas Riwayat Hidup yang Tidak Valid

Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews.com masih berusaha mengkonfirmasi kabar ini kepada Benyamin Davnie melalui saluran WhatsApp.

Calon Wali Kota Tangsel Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Berkas Riwayat Hidup yang Tidak Valid
WARTAKOTA/Nur Ichsan
UNDIAN NOMOR URUT - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan saat akan mengambil nomer urut peserta Pilkada Kota Tangerang Selatan di Merdeka Ballroom, Swiss-Bell Hotel Serpong. Tangsel, Kamis (24/9/2020). Nomor urut tersebut nantinya akan dicetak di alat peraga kampanye dan surat suara. (Wartakota/Nur Ichsan) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sahabat Suhendar melaporkan petahana Benyamin Davnie ke Bawaslu Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (19/10/2020).

Laporan LBH Sahabat Suhendar ke Bawaslu Tangsel tercantum pada nomor laporan 020/PL/PW/KOTA/11.03/X/2020.

"Kami melaporkan terkait masalah data yang tidak valid dan ambigu. Adanya keambiguan dari daftar riwayat hidup yang didaftarkan oleh Benyamin Davnie paslon nomor urut 3 ke KPU," jelas perwakilan LBH Sahabat Suhendar, Nurman Samad kepada Tribunnews.com, Selasa (20/10/2020).

Data yang tidak valid itu ditemukan di bagian riwayat hidup Benyamin Davnie.

Tertulis di kolom status perkawinan hanya memiliki satu istri dan lima anak.

"Tetapi kemudian ditemukan juga pada website KPU atas nama Lista yang calon DPR tahun 2013, dia menyebutkan bahwa Benyamin Davnie adalah suaminya," ujar Nurman.

Baca juga: Pandemi Corona Belum Usai, 13 Orang di Kabupaten Tangerang Terserang Cikungunya

Data mengenai Lista Hurustiati didapat dari website KPU dan itu merupakan data resmi.

Lista Hurustiati yang mencantumkan Benyamin sebagai suami sahnya membuat adanya pertanyaan, apakah data yang diberikan Benyamin Davnie ke KPUD Tangsel valid atau tidak.

"Ini yang menyebabkan adanya data yang tumpang tindih. Dari data yang ada, diduga salah satu yang palsu dan salah satu yang ambigu. Baru kemudian kita melaporkan ke Bawaslu," ungkap Nurman.

Jika memang ada temuan data yang tidak valid diberikan kepada KPU pada saat proses pendaftaran calon Wali Kota, bisa masuk ke ranah pidana.

Baca juga: Pemeringkatan Provinsi Permudah Monitoring Penanganan Covid-19

"Dan ini bisa saja masuk ke pidana, karena ini kan berbicara tentang kevalidan data atau kejujuran untuk memberikan data untuk pendaftaran di lembaga resmi," katanya.

"Karena dalam hukum itu, ketika dokumen menyebabkan hak dan kewajiban ketika itu palsu atau keliru itu ranahnya bisa ke pidana. Tinggal kita tunggu temuan dari Bawaslu, jadi temuan Bawaslu nanti bisa dibawa ke ranah pidana," pungkas dia. 

Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews.com masih berusaha mengkonfirmasi kabar ini kepada Benyamin Davnie melalui saluran WhatsApp.

Namun, sejak sekira pukul 18:45 WIB, Benyamin Davnie belum membalas pesan Tribunnews.com.
 

Ikuti kami di
Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas