Di Masa Tenang Ini, Pemda Harus Sosialisasi Prokes

*Mendagri Minta Pemilih Tidak Berkerumun Saat Pencoblosan

*KPU Optimis Logisitik Siap Sehari Sebelum Pencoblosan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hingga hari ke-71, diketahui terdapat 1.520 kasus pelanggaran kampanye atau sebesar 2,2 persen dari 75 ribu pelaksanaan kegiatan kampanye.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pelanggaran yang terjadi masih dalam skala kecil dan berharap Pilkada tidak menjadi kluster baru covid-19.

“Mudah-mudahan tidak menimbulkan klaster baru Covid-19 dan sejumlah pelanggaran, juga telah ditindaklanjuti,” kata Tito dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).

Jelang pencoblosan pada 9 Desember, masa kampanye selama 71 hari hingga 5
Desember kemarin telah memasuki masa tenang yakni pada 6 sampai dengan 8
Desember 2020.

Baca juga: M. Azis Syamsuddin Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pilkada

Tito berpesan agar masa tenang ini dapat berjalan sesuai aturan dan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bernuansa kampanye.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun tahapan kampanye sudah selesai, namun
aturan-aturan tahapan Pilkada masih tetap berjalan.

"Untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan sehat, semua pihak harus benar-benar serius, konsisten dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan mematuhi 3 M + 1 (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mencegah kerumunan),” ujarnya.

Ia meminta pada Pemda untuk memanfaatkan masa tenang dengan memberikan
sosialisasi dan edukasi secara masif kepada calon pemilih tentang disiplin protokol
kesehatan covid-19 di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Kerumunan Saat Pilkada dan Rizieq Shihab Disebut Tak Bisa Dibandingkan, JK: Memang Jauh Jumlahnya

Penerapan prokes juga dibarengi dengan peraturan pemilihan seperti TPS tidak lebih dari 500 orang dan kehadiran pemilih akan diatur sesuai jam, yaitu pukul 07.00-13.00 waktu setempat.

Petugas TPS harus lengkap dan sehat, serta harus pula dilengkapi dengan alat
pelindung diri (APD) dan disediakan masker, hand sanitizer maupun tempat cuci
tangan.

"Mulai pada H-3 jelang pelaksanaan pencoblosan surat suara ini, harus
dipastikan seluruh persiapan telah lebih baik dan rampung,” tegas Mendagri.

Pemilih juga harus diberitahukan untuk tidak boleh berkumpul di TPS usai mencoblos.
Petugas TPS pun harus mendokumentasi setiap proses, saksi juga boleh
mendokumentasi, merekam, tapi masyarakat yang lain harus kembali supaya tidak
terjadi kerumunan.

Baca juga: Imbauan Mendagri Memasuki Masa Tenang Menuju Pemungutan Suara Pilkada 2020 yang Aman dan Sehat

Akhir penjelasannya Mendagri Tito juga mengimbau dan berharap agar proses
pemungutan suara didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak
pilihnya.

"Gunakan hak pilih anda, jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti, dengan tetap menaati protokol kesehatan. Jadilah pemilih yang cerdas karena suara Anda akan ikut menentukan kemajuan daerah Anda 5 tahun mendatang," ujar eks Kapolri ini.

Logistik Siap

Terpisah, Komisioner KPU, I Dewa Raka Sandi optimis urusan logistik mulai dari surat
suara, APD, hingga TPS akan siap sehari sebelum pemungutan suara. Raka menyebut
saat ini pihak KPU masih melakukan proses persiapan logistik KPU.

Dia optimis KPU akan selesaikan logistik satu hari sebelum pemungutan suara berlangsung.

"Untuk logistik terus dipersiapkan. Saat ini masih dalam proses, sesuai ketentuan sehari
sebelum pemungutan suara agar sudah sampai di TPS," ucapnya.

Raka belum bisa memastikan persentase kesiapan logistik KPU saat ini. Hal itu karena
Pilkada 2020 di tengah masa pandemi ini dinilai berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

"Secara persentase saya belum membawa data pastinya. Karena jenis logistik juga
banyak termasuk APD. Jadi tentu lebih kompleks dari pemilihan sebelumnya, selain
logistik, penyiapan TPS juga sangat penting," ujar Raka.

Instruksi PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan tiga instruksi kepada seluruh pasangan
calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang didukung dan diusung oleh
PKS, serta seluruh struktur dan kader menjemput kemenangan Pilkada Serentak tahun
pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Pertama, saya menginstruksikan kepada seluruh pasangan calon, struktur dan kader PKS agar bersungguh-sungguh menjaga, mengawal, dan memastikan suara calon kepala daerah yang diusung PKS aman dan tidak dicurangi.

Jaga dan kawal hingga tuntas di seluruh proses yang akan dilalui. Para saksi-saksi PKS harus selalu ada di TPS hingga seluruh proses rekapitulasi suara
berakhir," kata Syaikhu.

Kedua, Presiden PKS menginstruksikan agar paslon dan kader tidak melakukan
tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan Pemilu, serta tidak bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya instruksikan seluruh pasangan calon Cakada dan Cawakada, serta seluruh kader
agar tidak terlibat dalam politik uang, tindak pidana korupsi, suap, kampanye hitam,
ujaran kebencian, dan perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan dalam proses
Pemilu, bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku," ucapnya.

Instruksi selanjutnya, Syaikhu meminta untuk perbanyak munajat untuk mengetuk pintu
langit. Syaikhu menyerukan seluruh paslon dan kader PKS agar semakin syahdu dan
lebih banyak lagi untuk bermunajat, mengetuk pintu langit.

“Jadikan hari-hari ke depan hingga akhir adalah saat dimana kita semakin syahdu dan
lebih banyak lagi untuk bermunajat, mengadu dan memohon kepada Allah SWT.

Doakan secara khusus dengan penuh khusyuk, agar seluruh pasangan calon kepada
daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung dan didukung oleh PKS Allah SWT
izinkan untuk meraih kemenangan dalam Pilkada Serentak tahun 2020,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syaikhu mengingatkan kembali kepada seluruh pasangan calon kepala
daerah, struktur, dan kader akan pentingnya meraih kemenangan yang bermartabat
dan penuh berkah.

“Kontestasi Pilkada pada hakikatnya merupakan kontestasi amal
shalih. Niat kita untuk mencapai tujuan mulia memberi kebermanfaatan dan turut

berkontribusi membangun bangsa. Allah yang memberi dan mempergilirkan kekuasaan,
tugas kita menjemput kemenangan yang bermartabat dan penuh berkah,” pungkas
Syaikhu.

Kerumunan Pilkada

Eks Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) juga memberikan tanggapan soal beda
kerumunan Pilkada Serentak dan kerumunan yang diciptakan pengikut Rizieq Shihab
beberapa waktu lalu.

JK mengatakan kasus konfirmasi covid-19 di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lainnya yang memiliki penduduk ratusan juta seperti Amerika dan India.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan jumlah kasus covid-19 meningkat di sejumlah
negara, termasuk terkait faktor kedisiplinan masyarakat dan faktor kebijakan
pemerintah.

“Tidak bisa dibandingkan kerumunan Pilkada dengan kerumunan habib
Rizieq,” kata JK.

JK mengatakan jumlah kerumunan yang diciptakan karena kepulangan Rizieq Shihab
beberapa waktu lalu diluar dugaan kesiapan pemerintah untuk mengatasi kerumunan.

“Memang jauh jumlahnya. Memang orang terkejut, kami terkejut, pemerintah juga tidak
siap karena laporan intelegent yang memperkirakan ada 5000-6000 di airport padahal
berkali-kali lipat,” ujarnya.

Menurutnya penyelenggaraan Pilkada tentu akan berbeda, karena Pilkada sudah
dipersiapkan secara matang oleh pemerintah.

“Pilkada saya kira tidak seperti itu memang pada awalnya saja, pada saat pendaftaran di bulan Juli-Agustus lalu,” katanya.

Ia mengatakan puncak gelombang covid-19 diperkirakan akan terjadi diakhir
tahun 2020 hingga awal 2021, sebelum akhirnya vaksin siap. Vaksin dijelaskannya
bukan sebagai obat covid-19, namun sebagai penjaga imunitas agar masyarakat tidak
mudah tertular covid-19.

Oleh karena itu ia kembali mengingatkan masyarakat disiplin dalam 3 M, yakni
memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sedangkan pemerintah
melakukan tracking, testing, dan tracing.

“3M juga baru bisa dilaksanakan secara disiplin jika ada penerapan sanksinya.
Dibutuhkan upaya aparat, tenaga kesehatan. Pemerintah harus berupaya, masyarakat
juga harus berupaya,” katanya.

Sebagai Ketua organisasi Palang Merah Indonesia (PMI), JK mengatakan pihaknya
tidak pernah putus asa dalam melakukan upaya edukasi ke masyarakat. Menurutnya
jika itu tidak dilakukan jumlah kasus covid-19 di Indonesia bisa saja akan meledak.

“Tidak hopeless, jika kami tidak membantu mungkin keadaan akan semakin memburuk.
Kami merasa bertanggung jawab dan sudah berusaha maksimal untuk mengajak
masyarakat,” katanya.

Dibutuhkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) juga dalam upaya penanganan. Kendati
sempat ada ketidaksinkronan antara pusat dan daerah, namun ia menilai mulai terjadi

sinkronisasi mengingat juga banyak kepala daerah yang terjangkit covid-19 bahkan
beberapa diantaranya meninggal dunia.

“Sebelumnya memang banyak penafsiran dan langkah yang berbeda, tapi akhir tahun
ini lumayan lah,” ujarnya.(Tribun Network/mam/ras/wly)