Masyarakat Diminta Sabar Menanti Hasil Resmi Pilkada dari KPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta agar masyarakat sabar menunggu hasil resmi Pilkada Serentak 2020 dari KPU, sehingga tidak memunculkan kegaduhan.

Pasangan calon juga diminta agar menghormati proses penghitungan resmi oleh KPU serta perbedaan pendapat dapat di selesaikan melalui Bawaslu dan jalur Mahkama Konstitusi.

“Perbedaan pendapat dapat di selesaikan melalui jalur hukum, jangan ada yang melakukan pengerakan masa di saat pandemik kini. Jangan ada yang main hukum sendiri. Tolong hargai peran masyarakat dan pemerintah yang dengan susah payah telah berpartisipasi dalam masa pandemik Covid-19, ini tidak mudah," kata Azis kepada wartawan, Rabu (9/12/2020).

Azis mengharapkan KPU dan Bawaslu dapat mengakomodir keberatan para pihak sesui aturan yang ada dan bertindak secara jujur dan adil.

Dia menilai, penyelenggara pilkada harus lebih kreatif dan aktif di karenakan Pilkada serentak kali ini berbeda nuansa dengan umumnyadengan dibayang-bayangi Pandemik Covid-19.

Baca juga: Pesan Presiden Jokowi Soal Penyelenggaraan Pilkada, Demokratis dan Jaga Disiplin Protokol Kesehatan

Baca juga: Tak Ada Pemeriksaan Kasus Kerumunan, Hari Ini Polda Metro Fokus Amankan Pilkada Tangsel dan Depok

“Ini konsekuensi logis atas situasi pandemik. Maka paska Pilkada serentak, KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi masa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama," ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Azis mengapresiasi keberhasilan pemerintah melalui kerja sama antar lembaga dalam penyelengaraan Pilkada Serentak 2020.

Dia menilai pencapain ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi di masa pandemik.

“Dari awal saya yakini kita pasti akan mampu, kita adalah bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia. Saya apresiasi kinerja lintas institusi pemerintah, LSM serta partisipasi masyarakat," ujar Azis.