Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

94 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 Diproses Kejaksaan

Kejagung menemukan puluhan kasus terkait dugaan pelanggaran pada pesta demokrasi pada Pilkada Serentak 2020.

94 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 Diproses Kejaksaan
setkab.go.id
Pilkada Serentak 2020 - Pendaftaran petugas Pemilu seperti PPK/PPS untuk Pilkada Serentak 2020, telah dibuka. Simak syarat-syaratnya. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pihaknya menemukan puluhan kasus terkait dugaan pelanggaran pesta demokrasi pada Pilkada Serentak 2020.

Leonard menegaskan Korps Adhyaksa bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk mengawalnya.

"Dalam prosesnya, sebelum gelaran dimulai, Kejaksaan RI menemukan puluhan pelanggaran di penjuru wilayah. Kejaksaan RI memproses 94 perkara dari 26 Kejaksaan Tinggi di Tanah Air," ujar Leonard, dalam keterangannya, Sabtu (12/12/2020).

Dia menuturkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berada diurutan teratas dengan memproses 12 kasus pelanggaran pilkada. Model kasusnya pun beragam.

Baca juga: Bareskrim Bakal Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi

Baca juga: KPU RI Surati KPU Papua untuk Koordinasi dengan Gubernur Terkait Kelanjutan Pilkada Boven Digoel

Contohnya di Kabupaten Pangkep, dimana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud.

Berikutnya, Kejati Maluku Utara dengan 8 kasus. Di Kabupaten Halmahera Utara, Malut, Leonard mengatakan anggota DPR RI Achmad Hatari yang kebetulan sedang reses dilaporkan.

Penyebabnya karena menghadirkan wakil paslon nomor 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari.

"Kejaksaan Tinggi Riau juga menangani 7 laporan. Di antaranya, adanya video yang disebar melalui pesan percakapan WhatsApp. Pesan itu berisi konten dukungan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu terhadap salah satu paslon bupati/wakil bupati nomor urut 2," jelasnya.

Kemudian, Leonard mengatakan pelanggaran juga ditemukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan 6 perkara.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas