Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Apa Tantangan yang Dihadapi Paslon Terpilih di Pilkada 2020? Ini Penjelasan Sosiolog UNS

Rezza Akbar, menyampaikan tantangan yang dihadapi pasangan calon (paslon) terpilih di Pilkada Serentak 2020.

Apa Tantangan yang Dihadapi Paslon Terpilih di Pilkada 2020? Ini Penjelasan Sosiolog UNS
KOMPAS.com/MARKUS YUWONO
Ilustrasi pencoblosan. Rezza Akbar, menyampaikan tantangan yang dihadapi pasangan calon (paslon) terpilih di Pilkada Serentak 2020. 

TRIBUNNEWS.COM - Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rezza Akbar, menyampaikan tantangan yang dihadapi pasangan calon (paslon) terpilih di Pilkada Serentak 2020.

Ia mengatakan, paslon terpilih di Pilkada 2020 akan menghadapi masyarakat yang kehilangan rasa percayanya.

Rezza pun menyebut, tantangan yang terjadi di Indonesia tak sebahaya pemilihan umum di luar negeri.

"Tantangan bagi seorang pemimpin ketika masyarakatnya sudah kehilangan rasa percaya, kalau tidak terjadi di Indonesia, itu berbahaya."

"Sebab, akan menimbulkan kritisme yang luar biasa, akan ada mekanisme kontrol pada kinerja pemerintah," ujarnya dalam program Panggung Demokrasi di YouTube Tribunnews.com, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Dukungan Chacha Frederica untuk Dico Ganinduto yang Unggul di Pilkada Kendal, Ingin Tingkatkan UMKM

Baca juga: Dapat Komentar Miring dari Netizen, Ini Respons Gadis Cosplay di TPS Pilkada Surabaya

Menurutnya, masyarakat yang tidak percaya pada paslon terpilih akan menjadi apatis.

"Tapi kalau di Indonesia, tantangan pemimpin yang tidak dapat rasa percaya dari pemilihnya adalah bisa jadi tidak seserius itu."

"Sebab, secara kultural, ketidakpercayaan itu bisa mendorong masyarakat jadi apatis dan berjarak," jelasnya.

rezza 1
Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rezza Akbar dalam program Panggung Demokrasi di YouTube Tribunnews.com, Rabu (16/12/2020).

Apabila masyarakat menjadi apatis, maka elit politik yang terpilih tidak ada yang mengawasi.

Sehingga, mereka dengan bebas membuat kebijakan di pemerintahannya.

"Hal yang berbahaya dari itu, akan memberi ruang bagi elit politik untuk semakin tidak terkontrol."

"Ini memberikan jarak bagi elit politik yang terpilih, untuk menghasilkan kebijakan apapun tanpa ada pengawalan dari masyarakat."

"Ini akan jadi bahaya bagi politik Indonesia ke depannya," terang Rezza Akbar.

Baca juga: Partisipasi Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2020 Menurun

Baca juga: Golkar Partai Milenial, Tempat Anak Muda Meraih Sukses Pilkada

Harapan untuk Pilkada di Indonesia

Sosiolog UNS ini lalu menyampaikan harapannya untuk proses pemilihan umum di Indonesia ke depannya.

Ia berharap, masyarakat lebih sadar dan kritis terkait politik di Indonesia.

"Saya pribadi berharap ada kesadaran politik dari masyarakat untuk kritis."

"Masyarakat harus mengalami fase transformasi dari yang tradisional menjadi lebih modern, dengan logika yang menunjukkan mereka punya kritisi yang lebih pada politik yang dijalankan," ujarnya.

rezza 2
Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rezza Akbar dalam program Panggung Demokrasi di YouTube Tribunnews.com, Rabu (16/12/2020).

Kesadaran masyarakat diperlukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan di pemerintahan.

"Bisa dihindari sejak awal ketika masyarakat tidak melakukan kontrol yang sepatutnya tentang bagaimana negara dijalankan."

"Alih-alih menunggu korban jatuh dan penyimpangan, seharusnya hal-hal itu tidak terjadi kalau masyarakat dari awal punya kesadaran kritis," ungkap Rezza.

"Dengan kata lain, jangan-jangan terkait yang dijalankan negara dalam pemerintahan, bisa jadi kita tidak pernah sepeduli itu pada politik."

"Sehingga kita tidak memberikan pengawasan, yang akhirnya negara punya penyimpangan-penyimpangan," lanjut dia.

Baca juga: DPP Golkar Diminta Sikapi Kekalahan Kader di Pilkada Indramayu

Baca juga: PDIP Sambut Pencapaian di Pilkada Maluku dan Maluku Utara

Ia menambahkan, masyarakat punya tanggung jawab untuk mengawasi roda pemerintahan.

"Masyarakat juga punya porsinya sendiri dalam bentuk tanggung jawab kenapa hal itu terjadi."

"Untuk menghindari hal itu, kesadaran berpolitik secara kritis memang harus ditumbuhkan."

"Sehingga masyarakat bisa menilai, mengawasi pemerintahan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan semacamnya," imbuh dia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Ikuti kami di
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas