Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

MK Diduga Tidak Taat Prosedural

Hermawanto menilai MK melakukan jumping conclusion atau kesimpulan yang tidak taat prosedur dan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.

MK Diduga Tidak Taat Prosedural
Fransiskus Adhiyuda
Suasana lalu lintas di depan Gedung Mahkamah Komstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sekolah Konstitusi dan mantan Aktivis LBH Jakarta - YLBHI, Hermawanto menilai MK melakukan jumping conclusion atau kesimpulan yang tidak taat prosedur dan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri yakni PMK N0 6/2020.

Sebelumnya, MK telah memutuskan 33 permohonan sengketa Pilkada 2020 tak dilanjutkan ke tahap pembuktian dalam sidang Putusan/Ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 pada Senin (15/2/2021).

"Setidaknya ada beberapa putusan MK kemarin diambil sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun pada putusannya sudah memasuki kesimpulan materiil perkaranya," ujarnya.

Hermawanto menilai langkah MK tersebut berbahaya bagi sistem peradilan.

Praktik jumping conclusion biasanya dilakukan dengan mengabaikan asas peradilan yang fair, yang mendengar semua pihak dan memeriksa semua bukti.

Beberapa sengketa yang diduga jumping conclusion Asahan, Lampung Selatan, Manggarai, Lombok Tengah, Bone Bolongow, Karo, Banjar (Kalsel).

"Karena ada banyak fakta perkara yang tidak ada alat bukti tertulis namun ada bukti saksi, ketika MK telah memutus pokok perkara tanpa mendengar atau memeriksa semua alat bukti, maka kesimpulan hakim hanya partial dan tidak utuh dan sempurna. Karenanya praktek jumping conclusion berbahaya bagi sistem peradilan," ujarnya.

Baca juga: DPR Apresiasi Sikap KPU, Siapkan Simulasi Pemilu dan Pilkada 2024

Baca juga: MK Lanjutkan Perkara Sengketa Pilkada Kalsel ke Acara Pembuktian

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis berpandangan bahwa produk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pilkada serentak 2020, berantakan.

Bahkan, sambung dia, MK sudah tidak lagi menjadi benteng terakhir para pencari keadilan dalam kontestasi pesta rakyat itu.

"Berantakan (produk putusan MK, red), MK jadi benteng ketidakadilan," kata Margarito saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas