TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi kantor PP Muhammadiyah, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan pihaknya menyambut silaturahmi paslon itu sebagai tradisi kebangsaan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkap pihaknya memberikan rekomendasi atau masukan untuk bahan pengembangan visi misi kebijakan paslon tersebut.

"Pertama, kebijakan pemerintah memperhatikan pondasi nilai kebangsaan bernegara. Jangan ada kebijakan yang bertentangan dengan agama nilai luhur bangsa," ujar Haedar, dalam konferensi pers, di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Baca: Kata Anies, Belum Ada Surat Keputusan dari Presiden soal Pemberhentian Sandiaga sebagai Wagub DKI

Poin kedua, ia menyampaikan masukan untuk mewujudkan kedaulatan negara, di bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Menurutnya, kebijakan lebih berani harus diterapkan untuk memutus mata rantai yang sudah lama serba impor.

Selanjutnya, Haedar memberi masukan untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dengan kebijakan yang lebih berani.

"Kesenjangan ekonomi krusial poin kita dalam hidup. Kekayaan besar indo untuk rakyat," kata dia.

Keempat, Haedar mengatakan perlu adanya kebijakan yang lebih melihat bagaimana rekonstruksi pendidikan nasional untuk berorientasi pada pengembangan SDM unggul.

Ia menilai bangsa Indonesia tak mungkin dapat bersaing dengan bangsa lain, apabila SDM memiliki kualitas yang pas-pasan.

Kemudian, kebijakan reformasi birokrasi selain good government harus diterapkan.

"Hal itu penting untuk kemakmuran rakyat dan kehidupan rakyat. Bukan untuk golongan tertentu dan lain sebagainya," kata Haedar.

"Poin keenam, Indonesia diharapkan lebih aktif untuk kebijakan politik luar negeri, sekaligus terkait peran strategis Indonesia dalam muslim. Karena Indonesia merupakan negeri Islam terbesar di dunia," pungkasnya.