Projo: Mayoritas Rakyat Masih kehendaki Perubahan dan Kerja Nyata Jokowi
Menurut Budi, kampanye #2019GantiPresiden harusnya bersabar dan menghormati proses demokrasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai kampanye #2019GantiPresiden yang terjadi akhir pekan ini semakin tidak relevan dan jauh dari semangat membangun demokrasi guna memperkuat sistem presidensial dan memanjukan bangsa.
Menurut Budi, kampanye #2019GantiPresiden harusnya bersabar dan menghormati proses demokrasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca: Tanggapi Kisruh Gerakan Ganti Presiden, Sandiaga: Seharusnya Saling Mendukung
"Gerakan ganti Presiden makin enggak relevan. Yang mengangkat dan memberhentikan Presiden itu rakyat. Tunggu saja tanggal 17 April 2019. Karena itulah pesta kedaulatan rakyat. Kita tunggu rakyat membuat keputusan," Budi Arie Setiadi dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (26/8/2018).
Ditambah lagi, penetapan calon resmi KPU baru akan diumumkan pada 21 September 2018.
Sejauh ini ada dua paslon yang mendaftar ke KPU, yakni Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.
"Kita tunggu saja penetapan calon resmi KPU 21 September 2018. Kalau mau menghormati proses demokrasi kita tunggu saja dari KPU. Kecuali punya agenda lain. Mengalihkan isu uang mahar misalnya," jelasnya.
Memang kata dia, setiap warga negara boleh dan berhak menyalurkan aspirasi politiknya. Demokrasi menjamin itu.
"Tapi kalau provokasi dan menghasut pasti akan menimbulkan perlawanan. Kenapa sih Gerakan Ganti Presiden nggak jadi Gerakan dukung Prabowo - Sandi saja? Toh masyarakat kan sudah cerdas dan tahu bahwa para penggeraknya hampir seluruhnya pendukung Prabowo-Sandi," jelas Budi.
Lebih jauh dari itu, dia menegaskan pada 2019 mayoritas rakyat masih mengkehendaki perubahan dan kerja nyata Jokowi.
"Karena anda bisa membeli apapun dengan uang anda. Tapi anda tidak bisa membeli pikiran, hati dan harapan rakyat," tegas Budi.
Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian.
Baca: Lalu Muhammad Zohri: Belum Berhasil Kalau Belum Pertama
Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.
Pun demikian Neno Warisman mengalami insiden penolakan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.