KPU dan Bawaslu Diminta Bersikap soal Gerakan Ganti Presiden yang Marak di Sejumlah Daerah
"Kedua kubu jangan memancing reaksi," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Senin (27/8/2018).
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mendorong para simpatisan atau kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik agar bisa menahan diri untuk tidak memamerkan sikap politiknya dengan cara yang provokatif.
Sikap tidak memancing reaksi baik antara gerakan #2019GantiPresiden dan pendukung presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menurut Indria Samego, penting agar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 berjalan kondusif.
"Kedua kubu jangan memancing reaksi," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Senin (27/8/2018).
Untuk itu pula ia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap terkait kampanye #2019GantiPresiden di sejumlah daerah yang dilakukan sebelum masa kampanye Pemilihan Presiden dimulai.
"Yang paling mengerti dan absah untuk menafsirkannya adalah Bawaslu dan KPU. Mereka diam seribu bahasa," ucapnya.
"Buat saya, soalnya terletak pada moral dan etika politik," tambahnya.
Baca: BIN Jelaskan Alasan Neno Warisman Diimbau Pulang ke Jakarta
Lebih lanjut menurutnya aparat penegak hukum juga harus bersikap dalam menangani dan mencegah gesekan kedua kelompok tersebut di lapangan.
"Soal hukum, biar penegak hukum menanganinya
Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan.
Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian.
Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.
Pun demikian Neno Warisman mengalami insiden penolakan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018). (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.