TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani kembali mengkritik keras langkah Kepolisian yang melarang gerakan ganti presiden di sejumlah wilayah.

Muzani menilai larangan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran dan kepanikan pemerintah terhadap keinginan masyarakat mengganti pemimpinnya.

"Ya iya (khawatir). Kenapa harus menggunakan aparat itu? Kan kasian. Polisi itu kan bayangkari negara, bukan bayangkari rezim," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/8/2018).

Gerakan ganti presiden menurut Muzani merupakan bentuk eksepesi politik masyarakat.

Mereka mengekspresikan aspirasi politiknya melalui puisi dan pagelaran musik karena tidak mampu untuk membuat baliho seperti yang dilakukan kubu pemerintah.

"Tapi orang yang tidak menginginkan Jokowi karena tidak bisa pasang baliho duitnya mahal akhirnya ekspresi begitu," katanya.

Menurut Muzani apabila gerakan ganti presiden dilarang sebaiknya pemasanga baliho yang dilakukan kubu Jokowi juga dilarang.

"Pasang baliho engga dilarang tuh," katanya.

Muzani tidak menampik meski gerakan ganti presiden tidak menyebutkan langsung mendukung Prabowo-Sandiaga, namun gerakan tersebut sangat menguntungkan pihaknya.

"Kami tidak bisa pungkiri itu," katanya