Alasannya dukungan tersebut diberikan karena kader Demokrat di Papua menginginkan partai mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karea di sana karena kader-kader kami mayoritas waktu melakukan Rakorda (rapat kordinasi daerah). memang menginginkan berkoalisi dengan pak Jokowi," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Demokrat, di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, (9/9//2018).

Menurut Ferdinand kader Demokrat di Papua mayoritas menginginkan partainya mendukung Jokowi. Dari 100 persen, sekitar 92 persennya menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Jadi kami memaklumi apa yang disampaikan pak Lukas Enembe. tetapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat-kalimat yang tidak seolah bertentangan dengan DPP," katanya.

Karena itu, Demokrat menurut Ferdinand tidak akan memberikan sanksi kepada Lukas Enembe yang menjabat Gubernur Papua dan Ketua Demokrat Papua, karena bertentangan dengan keputusan partai, memberikan dukungan kepada Jokowi.

Partainya menurut Ferdinand tidak mau mengorbankan para calegnya di Papua tidak dipiliha masyarakat karena berbeda dukungan pada Pilpres.

"Tidak ada sanksi, tidak ada sanksi, kan saya sudah jelakan barusan, barusan saya jelaskan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus," katanya.