TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Prabowo Subianto-Sandiga Uno angkat suara terkait penilaian banyak pihak bahwa Partai Demokrat dianggap setengah hati dalam mendukung pasangan penantang petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang.

Karena sejumlah kadernya pun menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah kader Demokrat pun diberikan dispensasi atas pilihannya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Diantaranya kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, dan lainnya, Demokrat menegaskan memiliki alasan mengapa tak memberikan sanksi bagi para kader tersebut.

Baca: Sekjen PPP: Fadli Zon Sedang Menghibur Diri

Termasuk sebelumnya Gubernur NTB, TGB dan Mantan Gubernur Jabar Deddy Mizwar.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan kepercayaan mereka kepada partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan total dalam mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Kami yakin Partai Demokrat akan all out memenangkann Prabowo-Sandi," ujar mantan ketua tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta itu kepada Tribunnews.com, Senin (10/9/2018).

Kubu Prabowo-Sandiga menurut dia, melihat dispensasi bukan sanksi tegas kepada kader Partai Demokrat yang membelot ke kubu petahana Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai kasus khsusus. Karena itu tidak terlalu mempersoalkan hal itu.

"Dispensasi mesti dilihat sebagai kasus khusus. Justru itulah indah dan seninya politik. Siapa baper justru kalah," jelas inisiator #2019GantiPresiden ini kepada Tribunnews.com.

Jauh daripada itu juga kata dia, Prabowo-Sandiaga memberi kepercayaan penuh pada parpol koalisi.

Hal itulah yang membuat kubu Prabowo-Sandiaga yakin Partai Demokrat akan all out untuk mengalahkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan terdapat empat DPD yang diberikan dispensasi oleh pengurus pusat untuk mendukung Pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Dispensasi tersebut diberikan karena mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Ada sekitar 4 provinsi yang diberikan dispensasi,"ujar Ferdinand di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta, Minggu, (9/9/2018).

Ke empat provisnsi tersebut yakni Papua, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Utara.

Ferdinand mengatakan dari 34 Provinsi yang menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) sebenarnya ada 7 provinsi yang menginginkan Demokrat mendukung Jokowi.

Hanya saja dari 7 provinsi tersebut hanya empat provinsi yang keinginannya sangat tinggi sehingga DPP mempertimbangkan untuk memberi dispensasi.

"Ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Prabowo, ada 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Jokowi, tapi tidak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51-49 persen, 52-48 ya. hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi. jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus," katanya.

Adapun alasan pemberian dispensasi khusus tersebut karena DPP Demokrat tidak mau membuat para Calegnya yang bertarung di kantong suara Jokowi tersebut tidak dipilih masyarakat karena Demokrat mendukung Prabowo.

"Mengingat kader-kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg-caleg kita. jadi nanti kami akan cari formula khusus lah supaya partai Demokrat juga hidup, kami juga bisa memenangkan pak Prabowo nanti," katanya.