Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Hukum DPP PROJO, Silas Dutu menanggapi usulan debat berbahasa Inggris dari Partai koalisi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga.

Menurut Silas, Koalisi partai pengusung Prabowo-Sandi tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak taat hukum/UU dan Konstitusi.

Pasalnya, dalam Pasal 36 UUD 1945 dan Pasal 25 UU No.24/2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan secara jelas menyebutkan bahwa bahasa resmi negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

"Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri sebagai bangsa Indonesia, kebanggaan nasional dan sarana pemersatu (perekat persatuan)," kata Silas Dutu dalam keterangannya, Jumat (14/9/2018).

Selain itu, kata Silas, debat calon presiden dan wakil presiden adalah salah satu forum nasional di Indonesia.

Baca: Roy Suryo Diminta SBY Selesaikan Kasus Barang-barang Milik Kemenpora dalam Waktu 7 Hari

Apalagi debat tersebut adalah forum resmi negara yang diperintah UU Pemilu (Pasal 275 dan Pasal 275 UU No.7/2017) dan diselenggarakan pula oleh lembaga resmi negara yaitu KPU, maka penggunaan Bahasa Indonesia adalah sebuah kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar sebagaimana disebutkan Pasal 32 Ayat (1) UU No. 24/2009.

Silas menuding Prabowo-Sandi tidak percaya diri lagi menggunakan Bahasa Indonesia, bahkan tidak ada lagi rasa kebanggaan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai jati dirinya.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia," terang Silas.

Dia juga menyebut usulan debat berbahasa Inggris dari koalisi Prabowo-Sandi semakin menunjukan tidak adanya ide gagasan baru menunjukkan visi dan misi.

"Prabowo-Sandi habis akal, miskin ide dan tidak ada gagasan yang layak dijual sehingga hanya mengejar pencitraan diri semata-mata," imbuhnya.