TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kalangan menyatakan, iklan kampanye Joko Widodo (Jokowi) tidak etis ditujukan untuk penonton di bioskop.

Terlebih penonton yang datang di bioskop harus membayar malah dipaksa menyaksikan iklan kampanye Jokowi sebagai capres.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik penayangan iklan di bioskop yang menampilkan hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun 65 bendungan.

Ia menilai penayangan iklan tersebut tidak pada tempatnya. Sebab, orang-orang yang ingin menonton film menjadi terganggu.

"Iklan itu tidak pada tempatnya, ketika orang mau datang ke bioskop, bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi lain melakukan hal yang sama, berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018) seperti dikutip Kompas.com.

Selain itu, Fadli menilai penayangan iklan hasil kerja pemerintah di bioskop merupakan hal yang mubazir.

Di samping penayangan iklan tersebut berbayar, kata Fadli, audiens yang disasar pun jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan menggunakan medium lain di luar bioskop.

Baca: Kadin Usul Subsidi Solar Dicabut

Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir untuk apa membayar iklan ke bioskop, ditonton juga lebih sedikit orang," ucap politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

"Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain yang lebih bermanfaat," kata dia.
Fadli juga menyangsikan klaim pemerintah yang menjadi substansi iklan itu.

Menurut dia, klaim pemerintah yang telah membangun 65 bendungan itu perlu diverifikasi.

"Capaian-capaian itu harus diverifikasi, benar atau tidak, jangan-jangan hoaks gitu kan. Dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop menimbulkan reaksi dari publik.

Di media sosial Twitter, para netizen memrotes penayangan iklan itu karena dianggap bagian dari kampanye Joko Widodo yang kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019.

Perwakilan Bawaslu menyatakan, penayangan iklan ini tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye karena belum ada penetapan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara Presiden Jokowi mengatakan, pemasangan iklan kinerja pemerintah di bioskop bagian dari tugas Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

Laporan Reporter: Ristian Erdianto