Laporan Reporter Warta Kota, Hamdi Putra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf akhirnya buka suara soal tunggakan pajak mobil Land Rover yang digunakan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pengundian nomor urut untuk Pilpres 2019 pada Jumat (21/9/2018) malam.

Juru bicara dari pasangan Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, mengaku pihaknya tidak tahu Land Rover 109 V8 itu memiliki tunggakan pajak.

Menurutnya, delapan unit mobil Land Rover itu disediakan oleh para relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Sebelum digunakan, baik relawan maupun tim kampanye tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap dokumen mobil yang dimaksud.

"Karena gini, namanya Pak Jokowi itu ada orang memberikan, pakai mobil ini. Dinaikin aja. Kan Pak Jokowi nggak nanya. Mas, lihat STNK-nya dong. Udah mati atau enggak. Nggak mungkin Pak Jokowi bertanya seperti itu. Kalau disediakan oleh relawan mobil seperti itu ya sudah, naik saja," ujar Arya Sinulingga di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018) sore.

Ironisnya, Arya Sinulingga menganggap awalnya skenario mobil klasik tersebut dimaksudkan untuk bahan seru-seruan bahkan bercandaan.

Padahal, mobil itu akan digunakan oleh orang penting sekelas presiden. Walaupun status Jokowi saat itu adalah calon presiden, ia masih merupakan orang nomor satu di Indonesia.

"Ini kan candaan sebenarnya ya," kata Arya Sinulingga.

Ia bahkan mengatakan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf tidak mengetahui siapa yang menyewa dan berapa sewanya. Sebab, semuanya berasal dari gotong-royong para relawan.

"Jadi ada yang nyumbang kita terima. Siapa yang sewa pun kita nggak paham juga,"

Sementara itu Mufti Bule, koordinator Komunitas Land Rover Indonesia yang mengumpulkan delapan mobil klasik itu juga tidak mengetahui bahwa Land Rover 109 V8 yang dipakai Jokowi-Ma'ruf memiliki tunggakan pajak sejak tahun 2016.

Mufti Bule sama sekali tidak pernah menyangka hal ini akan menjadi perbincangan publik.

"Saya memang tidak tahu karena semua dadakan. Jadi saya gak terpikir masalah tunggakan pajaknya," ucap Mufti Bule kepada Warta Kota, Selasa malam.