Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan sejumlah kepala daerah agar tidak ikut-ikutan dalam mendukung capres dan cawapres tertentu pada pemilu 2019.

Terlebih, kepala daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada serentak 2018.

Baca: Ramalan Zodiak Jumat 19 Oktober 2018, Taurus Jaga Kesehatan, Cancer Waktunya untuk Belanja

PAN menilai, kepala daerah yang mendukung capres dan cawapres tertentu lebih banyak mudharat dibanding manfaat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno saat rilis survei PolMark Indonesia di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).

"Kepala daerah dari PAN dilarang ikut-ikutan pilpres, kami punya dua gubernur dari PAN yaitu Riau dan Sumatera Selatan. Karena itu banyak mudharat-nya," kata Eddy.

Eddy menjabarkan mudharat yang dimaksutnya. pertama, kepala daerah yang terpilih di pilkada 2018 harus dihadapkan langsung ke pilpres 2018.

"Seharusnya fokus pertama kepala daerah adalah konsolidasi dengan birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN)," ungkap Eddy.

Mudharat kedua, kata Eddy, masa kampanye pilpres 2019 sangat panjang yaitu kurang lebih tujuh bulan.

"PAN pesimis kepala daerah bisa fokus untuk membangun daerah, tetapi disibukan dengan kampanye," ungkap Eddy.

 "Apa bisa menjadi kepala daerah sambil menjadi juru kampanye? Harusnya fokus mengurus warganya," sambungnya.

Ketiga, Eddy menyebut ASN, pasti tidak akan netral karena cenderung akan ikut pimpinannya.

"ASN pasti menjalankan perintah atasanya," jelas Eddy.

Diketahui, sejumlah kepala daerah telah menyatakan dukungan kepala calon petahana Joko Widodo.

Gubernur Riau Syamsuar, yang merupakan kader PAN juga menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.