Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendukung penuh upaya untuk meminimalkan ongkos politik di Indonesia. Salah satunya dengan kebijakan dana saksi dibebankan kepada negara.

"Jadi saya sangat mendukung, kita harus cari jalan bagaimana kita kurangi political cost kalau bisa. saya sangat mendukung upaya upaya itu tentunya jangan memberatkan penghasilan negara," ujar Prabowo di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu, (24/10/2018).

Baca: Bawaslu Putuskan Laporan Terkait Ratna Sarumpaet Hari Ini

Menurutnya sistem politik di Indonesia sekarang ini membuat biaya politik menjadi mahal. Media kampanye seharusnya dianggap sebagai publik service sehingga tidak menggunakan uang pribadi.

Dengan seperti itu menurutnya maka setiap pasangan calon di Pemilu memiliki kesempatan dan porsi yang sama dalam mensosialisasikan visi dan misinya.

"Dunia maya bukan milik swasta, itu milik bangsa dan negara dan rakyat. jadi kalau untuk publik service untuk kepentingan masyarakat ya harusnya engga bayar. Baliho selama masa kampanye harus dibikin publik service. Jadi dibagi rata. kalau ada 14 partai dibagi 14. Kalau ada dua calon presiden ya dua. Kalau ada lima calon presiden ya lima. itu maksud saya itu baru ongkos ongkus turun," katanya.

Menurut Prabowo mau berapapun jumlah partainya di Pemilu bila sistemnya tidak diubah maka ongkos politik akan mahal. Karena setiap partai atau pasangan calon harus swadaya membiayai kampanyenya.

"Tidak ada hubunganya partai banyak dengan biaya tinggi. Biaya tinggi karena sistemnya seperti itu. Di negara lain banyak partai, di inggris lebih dari 3 partai mungkin 7 partai, 8 partai, 9 partai di DPR nya. Engga ada hubunganya itu. Masalahnya jam siaran harusnya sama untuk semua partai," pungkasnya.