Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal penggratisan retribusi Jembatan Suramadu.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menjelaskan terdapat tiga alasan pemerintah menggratiskan retribusi Jembatan Suramadu.

Baca: Tanggapan Jasa Marga Terkait Tol Suramadu Digratiskan

Proses pengusulan kebijakan itu berdasarkan aspirasi masyarakat Madura melalui pemerintah daerah.

Termasuk dari tokoh-tokoh masyarakat dan para kiai yang sudah lama mengusulkan agar retribusi tidak dikenakan oleh pemerintah.

Bahkan, ucap Abdul Kadir Karding, salah satu yang mengusulkan kebijakan itu adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pakde Karwo yang juga kader Partai Demokrat.

"Salah satu yang pernah mengusulkan Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo. Itu tahun 2016. Itu sudah diusulkan," ujar Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Abdul Kadir Karding menerangkan pemerintah telah menggratiskan biaya retribusi Jembatan Suramadu bagi pengendara roda dua.

Sedangkan biaya retribusi dipotong 50 persen untuk pengendara roda empat. Namun, setelah dikaji harga barang-barang di Madura masih terhitung mahal. Alasan kedua, tingkat kemiskinan menjadi variasi. Terdapat ketimpangan ekonomi antara warga Surabaya dan Madura.

"Tingkat kemiskinan di Surabaya 6 sampai 7 persen. Di Madura bisa 20 sampai 23 persen. Jadi ada usulan masyarakat, ada kebutuhan untuk berbuat adil terhadap masyarakat Madura," tutur Karding.

Mahalnya biasa distribusi dan logistik, ucap Abdul Kadir Karding, membuat investor enggan berinvestasi di bidang pariwisata dan properti. Alasan ketiga, lantaran pembangunan Jembatan Suramadu murni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tanpa melibatkan pihak swasta, "Itu makanya digratiskan," kata Karding.

Sebelumnya, SBY meminta Jokowi untuk menjelaskan alasan yang tepat kepada rakyat soal penggratisan retribusi Jembatan Suramadu. “Pemerintah harus menjelaskan dengan baik kepada rakyat agar tidak ada miskomunikasi dan persepsi yang berkepanjangan,” kata SBY di Yogyakarta Minggu (28/10/2018).

SBY berujar kebijakan Jokowi menggratiskan tarif Suramadu tidak bisa buru-buru dikatakan salah. Meskipun di masyarakat timbul pro dan kontra, presiden memiliki kewenangan dan kebijakan mengubah. Termasuk Suramadu yang awalnya ada retribusi menjadi gratis.

Menurut SBY di era seperti ini, rakyat boleh tahu alasan yang mendasari pemerintah dalam membuat kebijakan yaitu menggratiskan retribusi Suramadu.

Sebab, banyak wacana untuk menggratiskan jalan tol Jagorawi, ataupun jalan tol Cikampek yang sudah lebih dulu agar rakyat tidak juga terbebani. “Rakyat ingin tahu kenapa digratiskan,” kata SBY.