Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Perempuan Bravo 5, Kartini Sjahrir menyebut jumlah populasi perempuan pemilih pada Pilpres 2019 mencapai 50,20 0 atau sekitar 93,1 juta.

Angka tersebut tentu sangat menentukan kemenangan dalam Pemilu 2019.

Sehingga, heran banyak pihak yang menggunakan suara perempuan dalam setiap kampanye politik meskipun perempuan masih diposisikan sebagai objek semata.

Melihat pentingnya peran perempuan dalam menentukan nasib bangsa, Divisi Perempuan Bravo 5 merasa perlu untuk memastikan pergantian kepemimpinan bangsa tidak boleh mengesampingkan perempuan.

Baca: Lukisan binatang tertua di dunia ditemukan dalam gua di Kalimantan

"Perempuan harus bisa menjadi penentu arah kepemimpinan bangsa yang memberikan perhatian penuh kepada segala upaya penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tanah air," kata Kartini Sjahrir dalam keterangan, Kamis (8/11/2018).

Keyakinan akan pentingnya peran perempuan sebagai penentu nasib Bangsa Indonesia ke depan, pada tanggal 8 November 2018, Perempuan tangguh dan keren yang tergabung dalam Bravo 5 mendeklarasikan diri untuk mengawal maintreaming gender dan memastikan agenda perempuan Indonesia menjadi bagian penting dari visi dan misi Capres dan Cawapres.

Baca: Maria Ozawa Diperiksa Imigrasi di Bali, Konsulat Jepang Turun Tangan

Tenrunya terefleksikan ke dalam bahasa-bahasa kampanye, serta terintegrasi dalam tema-tema debat publik Capres dan Cawapres.

"Deklarasi ini juga sekaligus sebagai komitmen dukungan kepada pasangan Jokowi Ma’ruf Amin untuk sekali lagi memimpin Indonesia pada 2019-2024," kata Kartini Sjahrir.

Terkait pentingya keterlibatan perempuan dalam politik, Henny Supolo, seorang penggiat Kebhinekaan sangat yakin bahwa hanya seorang pemimpin yang memiliki keyakinan dan kesetiaan pada kebhinekaan, Pancasila, dan NKRI, yang bisa membawa Indonesia pada arah yang dikehendaki oleh pendiri bangsa ini.

Dalam kesempatan ini, Perempuan Bravo 5 menegaskan empat keberhasilan Jokowi dalam melakukan perbaikan kondisi perempuan Indonesia.

Pertama, perbaikan kesehatan dasar masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi perempuan.

Pergeseran paradigma “orang miskin dilarang sakit” menjadi “semua orang mendapatkan akses kesehatan”, dibuktikan dengan tingginya pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS.

Hingga Mei 2018 mencapai 197.644.315 jiwa (92.244.075 dibebaskan dari iuran), termasuk akses pada Jaminan persalinan (Jampersal).