TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menilai sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya di Pilpres 2019 tak semestinya dipublikasikan.

Sebab, hal tersebut bisa merugikan partai itu sendiri.

"Seharusnya bagaimana sikap tadi itu tidak dibaca oleh publik yang menimbulkan 'distrust' pada partai. Justru rugi partai," kata Zuhro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

"Kok kamu 'double standed? Kan gitu, ini enggak bagus dong, bohongi kita. Itu jadi tidak asiyk (bagi parpol koalisi)," sambungnya.

Baca: Soal Sikap Demokrat untuk Pemilu 2019, Andi Arief: Hormati, Ini Siasat dalam Koalisi

Ditambahkan Zuhro, memang yang menjadi kendala Partai Demokrat tidak lain adalah pemenuhan kuota 4 persen di DPR.

"Takutnya tidak memenuhi kuota 4 persen. Itu aja," ucapnya.

Namun demikian, kata Zuhro, hal itu tidak hanya dirasakan oleh Partai Demokrat tapi dirasakan oleh semua partai.

"Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika partainya mendukung-dukung capres-cawapres lalu sama sekali tidak diperhitungkan oleh konstituennya, oleh dapil, kan bahaya," jelas Zuhro.

"Ini kekhawatiran yang luar biasa dari semua partai, tidak hanya di satu partai," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai. Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Menurut Ibas, Demokrat adalah partai yang demokratis sehingga pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, kata dia, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.