Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritisi pemerintah yang kerap melakukan impor dan utang.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding merespon pernyataan Prabowo yang menyinggung pemerintah kerap impor dan utang.

"Ya, sekali lagi Pak Prabowo selalu bicara soal impor dan utang. Karena ini dianggap isu yang seksi, yang dia tutupi adalah negara tidak mungkin tidak impor," kata Karding saat dikonfirmasi Tribunnews, Minggu (18/11/2018).

Baca: Seorang Pemuda di Depok Dibacok Hingga Terluka Parah Ketika Berupaya Melerai Perkelahian

Karding menjelaskan beberapa komoditas memang tidak bisa dihasilkan di Indonesia.

Karding menyontohkan kedelai tidak bisa diproduksi secara masif di Indonesia.

Sebab, memperhitungkan kondisi tanah dan cuaca.

Kemudian, contoh yang lain adalah bawang putih.

Baca: Pencuri Mobil di Tangerang Tewas Ditembak Polisi Setelah Terlibat Aksi Saling Kejar

Menurut Karding, setiap negara di dunia memang harus saling bahu membahu untuk kemajuan.

Setiap negara melakukan impor, tapi juga ekspor untuk saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing.

"Itu artinya, sebetulnya dalam paradigma sekarang ini, kita tidak boleh menjadi negara yang berdiri sendiri saja. Yang istilahnya mau besar sendiri, mau hidup sendiri seperti Korea Utara, tidak bisa seperti itu," kata Karding.

Karding mengatakan tidak ada negara yang tidak melaksanakan utang.

Baca: Bima Sakti Ungkap Momen yang Runtuhkan Mental Timnas Indonesia saat Lawan Thailand

Total utang pemerintah pusat per Oktober 2018 mencapai Rp 4.478,5 triliun. Dikutip dalam laman resmi Kementerian Keuangan, Sabtu (17/11/2018).

Utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 833,9 triliun dan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.644,6 triliun.

Namun, Karding memastikan utang yang dilakukan di zaman pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikelola secara produktif untuk membangun infrastruktur yang tujuannya demi kelentingan khalayak.

Yang menjadi masalah, ucap Karding, jika utang diperuntukkan untuk hal-hal atau sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

"Utang yang ada di zaman Pak Jokowi adalah utang yang dikelola secara produktif. Artinya, dia tidak diperuntukkan hal-hal yang mubazir. Hal-hal yang konsumtif, tapi dia diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi bangsa. Baik itu infrastruktur, pendidikan, dana desa, dan lain sebagainya," ucap Karding.