Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan peleburan BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam.

Peleburan tersebut seharusnya menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha bukan sebaliknya.

"Karena ini harus menimbulkan kepastian jangan malah menimbulkan ketidakpastian karena ada dua UU yang sangat overlaping di sini. Ini harus ditata dengan betul-betul cermat," kata Sandiaga di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (31/12/2018).

Baca: Armada Punya Target Rilis Album Baru di Tahun 2019

Sandi tidak menampik bahwa iklim usaha di Batam dalam lima tahun terakhir terus memburuk.

Pertumbuhan ekonomi di Batam kalah jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Berarti ada salah pengelolaan ada gagal fokus dari pemerintah dan salah urus dari pemerintah nah ini yang harus diperhatikan," katanya.

Baca: Dihadiri Aa Gym, Nikah Massal Pemprov DKI Tetap Khidmat Meskipun Sempat Diguyur Hujan

Sandi khawatir bahwa Peleburan BP Batam terburu-buru karena ada muatan politik.

Peleburan harus dikaji dengan matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi.

Baca: Diguyur Hujan, Penjual Jas Hujan di Monas Raup Kuntungan

Apalagi menurut Sandi terdapat puluhan ribu usaha di Batam yang berhubungan langsung dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

"Karena sudah ada mungkin puluhan ribu pengusaha yang ada di sana dan menggantungkan baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun investasinya terhadap kebijakan pemerintah. Janganlah kita ubah-ubah kebijakan pemerintah itu tanpa masukan dulu dari semua pemangku kepetingan," katanya.