TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik dan pemerintahan sekaligus dosen di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Kota Cimahi, Arlan Siddha berharap debat perdana Capres-Cawapres 2019 harus menjadi debat menarik dan dinamis penuh edukasi.

Sehingga diharapkan tentunya debat 17 Januari mendatang akan benar-benar menjadi ajang adu gagasan antara pasangan capres-cawapres petahana nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sehingga masyarakat paling tidak bisa sedikit melihat Indonesia ke depan," ujar Arlan Siddha kepada Tribunnews.com, Rabu (9/1/2019).

Karena itu kata dia, pada debat perdana nanti pasangan calon harus benar benar memiliki gagasan dan terobosan-terobosan kedepan untuk Indonesia.

Khususnya, imbuh dia, memgenai materi yang akan disampaikan menjadi penting untuk disimak, yakni persoalan hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Termasuk persoalan yang membutuhkan komitmen dan kepercayaan kepada masyarakat.

Baca: Polisi Bojonegoro Tangkap Mucikari Prostitusi Online

"Jadi kedua calon harus benar benar mempersiapkan terutama dalam penuntasan HAM yang sampai saat ini masih ada beberapa yang belum selesai," jelas dia.

Penegakan hukum juga menurut dia, harus menjadi titik tekan terutama pada komitmen penegakan hukum.

Pun korupsi menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat. Khususnya untuk meminimalisir kasus korupsi yang tidak mudah, karena selalu muncul modus baru untuk melakukan hal tersebut.

Terakhir terorisme menjadi tantangan tersendiri bagi republik ini.

"Perlu ada gagasan baru dalam upaya penanggulangan terorisme," ucapnya.

Lebih lanjut kata dia, karena Jokowi petahana, maka pertanyaan akan ditekankan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dikerjakan. Meskipun banyak hal yang sudah selesai dengan cepat misalnya terorisme dan ketegasan dalam tindak korupsi.

Namun lanjut dia, beberapa hal masih belum maksimal dan perlu gagasan baru untuk memperbaiki hal tersebut.

"Beberapa kekurangan Jokowi bisa jadi akan dimanfaatkan untuk menyerang Jokowi," jelasnya.

Sementara kubu Prabowo-Sandi sebagai oposisi, menurut dia, perlu gagasan terbarukan.

Karena dia tegaskan, publik akan menilai apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi dan apa yang masih menjadi gagasan Prabowo.

"Disini kedua paslon harus tampil menarik dengan adu gagasan dan ide sehingga materi debat tidak terlalu normatif namun bisa out of the box," paparnya.

Selain itu dia melihat, beberapa jawaban mengenai HAM masa lalu harus diantisipasi oleh Prabowo.

"Karena publik banyak mengenal Prabowo dalam kasus HAM 98," jelasnya.

Sementara Jokowi, imbuh diam perlu antisipasi jawaban penegakan hukum penyiraman air keras yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Meskipun sejauh ini pemerintahan Jokowi berhasil mengungkap beberapa kasus hukum namun publik masih menyoroti kasus Novel," sebutnya.

Sebelumnya Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi berharap setelah pelaksanaan debat pada tanggal 17 Januari diskusi di ruang publik semakin mengarah mendiskusikan program membangun negara selama lima tahun mendatang. (*)