Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai kubu Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak siap dalam melakukan debat dengan kandidat pasangan calon (paslon) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Pernyataan tersebut disampaikan disela acara diskusi Merawat Keindonesiaan bertajuk 'Memilih Melampaui Hoaks'.

"Ya saya kira yang justru pertama kali menolak (metode debat) ini kubu Prabowo-Sandi, dari awal memang mereka tidak mau dan tidak siap untuk melakukan debat," ujar Boni, saat ditemui di Gado Gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Ia pun mengaku heran mengetahui bahwa saat ini kubu Prabowo-Sandi mempermasalahkan revisi visi dan misi mereka yang telah ditolak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca: Ditinggal Tony Sucipto, Skuat Juara Persib Tinggal 5 Pemain

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh paslon nomor urut 02 itu hanya untuk melemahkan KPU.

"Makanya kalau sekarang mereka mempersoalkan revisi yang ditolak, saya kira mereka hanya berupaya mendelegitimasi KPU," jelas Boni.

Boni kemudian menyebutkan permasalahan yang selama ini dialami KPU, satu diantaranya hoax terkait adanya 7 kontainer surat suara.

Ia menegaskan bahwa semua itu telah direncanakan secara terkonsep.

"Sebelumnya bahwa kita tahu KPU diserang dengan berbagai macam hoax, misalnya 7 kontainer surat suara, ini kan semua by design," jelas Boni.

Lebih lanjut ia kembali menekankan, upaya pelemahan terhadap KPU itu juga dilakukan untuk membangun opini publik bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilu saat ini.

"Ada upaya untuk mendiskreditkan KPU dan membangun persepsi publik seakan-akan proses pemilu ini curang dan by design," kata Boni.

Boni kembali menyatakan bahwa pihak Prabowo-Sandi yang mempermasalahkan penolakan KPU terhadap visi misi mereka, merupakan bagian dari skenario untuk membidik KPU.

"Dan tentu saja di konteks itu pemerintah yang mau disalahkan dan sekarang kalau mempersoalkan soal revisi yang mereka paksakan, saya kira itu bagian dari skenario untuk melemahkan citra KPU," pungkas Boni.

Dalam diskusi tersebut, hadir pula Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, Pengamat Kebijakan Publik dari UI Lisman Manurung, Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Irine Hiraswari Gavatri, serta Guru Besar Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani.

Sebelumnya, KPU telah menolak revisi visi dan misi Prabowo-Sandi.

Dokumen revisi itu disetorkan kepada KPU oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada 9 Januari lalu.