Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai kasus penculikan aktivis 98 dan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan harus menjadi tema penting di debat pertama capres-cawapres, pada 17 Januari 2019.

Hal ini mengingat, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus massa lalu.

"Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting, yang harus diungkap kepada publik, karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Baca: Antisipasi Korea Utara dan China, Jepang Dibantu Perancis Perketat Penjagaan Laut di Sekitar Jepang

Boni menyebut, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto perlu dibahas.

Hal ini perlu ditanyakan dan dimintai komitmen penuntasan kasus itu kepada Prabowo.

Tak hanya Prabowo, Jokowi sebagai capres perlu dimintai ketegasannya dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ‘98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

"Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan," jelas Boni.

Baca: Disindir Menjemput Mantan Usai Nyanyi Lagu Topeng Ariel, Respons Luna Maya Buat Studio Langsung Riuh

Selain itu, forum debat juga perlu meminta komitmen kedua capres dalam menuntaskan kasus Novel Baswedan.

Kasus Novel, lanjut Boni, memang terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya tentu berbeda.

"Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi," ungkapnya.

Boni turut mengapresiasi setidaknya dua lembaga yang sudah bekerja, yakni Komnas HAM dengan rekomendasi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan, dan Kepolisian RI yang sudah membentuk tim gabungan ini.

Lebih lanjut, Boni berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim serupa untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998.

Pasalnya, sampai saat ini, kasus ini masih dalam posisi terkatung-katung.

"Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita," tutup Boni.