Debat Pilpres 2019- Curhat Anaknya Tak Diterima CPNS, Jokowi Akui Tak Keluar Biaya Saat Pilkada DKI
Jokowi menjawab, yang menjadi kunci agar terhindarnya perilaku korupsi adalah dalam proses rekrutmen harus berbasis kepada kompetensi
Editor: Yudhi Maulana
TRIBUNNEWS.COM - Dalam sesi kedua Debat Pilpres 2019, kedua capres cawapres mendapat pertanyaan bertemakan korupsi.
Dalam Debat Pilpres 2019, Capres cawapres Jokowi-Maruf Amin mendapatkan pertanyaan soal perilaku korupsi para pejabat yang ditenggarai akibat tingginya biaya yang dikeluarkan.
Pertanyaan tersebut dilontarkan moderator, Imam Priyono untuk Jokowi dan Maruf Amin.
"untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini," tanya Imam Priyono kepada Pasangan capres cawapres Jokowi dan Maruf Amin.
Jokowi menjawab, yang menjadi kunci agar terhindarnya perilaku korupsi adalah dalam proses rekrutmen harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan nepotisme.
"Oleh karena itu, pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan di dalam sistem kepartaian," ucap Jokowi dalam Debat Pilpres 2019.
Sehingga, kata Jokowi, biaya pemilu menjadi murah, para pejabat-pejabat tak terbenani dengna biaya pemilu sehingga diharapkan bisa memangkas politik uang, suap dan korupsi.
Dengan cara itu, diharapkan rakyat Indonesia bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, kapasitas yang baik,
Jokowi mencontohkan, seperti halnya proses rekrutmen CPNS yang telah dilakukan pemerintah tahun 2018 lalu, dimana semua proses rekrutmen diklaim telah dilakukan secara transparan.
"Contoh rrekrutmen ASN kita, dilakukan secara terbuka,semuanya bisa kita cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus," ucapnya.
