Jubir BPN Sarankan Debat Selanjutnya Tak Perlu Diberi Kisi-kisi
"Jadi nanti kita akan mendorong supaya debat pada ke 2,3,4 dan 5 itu supaya gak perlu ada kisi-kisi," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, berkaca pada debat perdana lalu, ada baiknya KPU tak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada tim paslon nomor 01 dan 02.
Hal itu menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, memicu pasangan capres dan cawapres tak dapat mengeksplorasi jawaban dan hanya terpaku pada bahan yang telah disusun.
Baca: Addie MS Anggap Jawaban Jokowi dan Maruf saat Debut Debat Sudah Sesuai Kapabilitas
"Jadi nanti kita akan mendorong supaya debat pada ke 2,3,4 dan 5 itu supaya gak perlu ada kisi-kisi," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam sebuah diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).
"Enggak perlu ada contekan, jadi biar saja bebas begitu. Jadi di atas panggung atau di atas mejanya capres-cawapres gak perlu ada contekan-contekan," ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, dalam debat sebenarnya masyarakat ingin tau sejauh mana kemampuan seorang pemimpin menjawab spontan.
"Catatan biarkan semua isi kepala dari capres-cawapres itu di eksplorasi ke depan publik, yang dibutuhkan dari debat itu dari kepemimpinan itu adalah isi otaknya dan isi jiwanya," tutur Dahnil Anzar Simanjuntak.
Baca: Debat Kedua Pilpres, KPU Tak lagi Beri Kisi-kisi
Diketahui pada debat yang berlangsung Kamis 17 Januari 2019 lalu, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan itu, paslon baik Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandi mendapatkan kisi-kisi sebanyak 20 pertanyaan dari KPU.1
Dalam sesi debat yang mengusung tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme itu, masing-masing paslon menerima 5 pertanyaan acak dari panelis dan harus menjawab dalam batasan waktu tertentu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.