Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerhati masyarakat adat Indonesia, Rukka Sombolinggi mengkritik pasangan calon (paslon) Pemilu 2019 dalam acara Debat Pertama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang digelar KPU 17 Januari 2019 lalu.

Menurut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) itu, kedua pasangan calon tak ada yang mengangkat masalah hak masyarakat adat.

Hal tersebut dinyatakan dalam jumpa pers di sebuah hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).

Baca: Penemuan Dua Mayat Terbakar di Pasuruan, Ini Kronologinya

"Ketiadaan masyarakat adat sebagai sebuah pemangku hak di dalam debat presiden, itu sebenarnya menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya kita melihat Hak Asasi Manusia di negeri ini. Dari kedua calon presiden, ini tidak ada yang menyebutkan sama sekali," kata Rukka Sombolinggi.

Baca: Rumor Transfer Terbaru Persib Bandung: Kans Striker Naturalisasi Merapat, Bek Asal Jepang Dikaitkan

Padahal menurut Rukka masyarakat adat sudah ada sejak Republik Indonesia berdiri.

Karena itu, calon pemimpin negeri semestinya memiliki program-program kongkret untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, khususnya mengenai tanah adat, hukum adat, dan agama tradisional.

Baca: Tesla Pangkas Biaya Produksi Hingga PHK Karyawan, Elon Musk Akui Produknya Terlalu Mahal

Rukka mengaku, saat ini tak sedikit masyarakat kehilangan hak pilihnya karena agama/kepercayaan mereka tidak diakui.

Sebagaiaman diketahui, dalam acara debat pertama tersebut, tema debat mengenai Hak Asasi Manusia, Hukum, Korupsi, dan Terorisme.