Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi munculnya tren golongan putih (Golput) keberadaan capres dunia maya dalam wujud Nurhadi-Aldo jelang Pemilu 2019.

Hasto menilai, sah-sah saja bagi setiap orang untuk berkreasi di media sosial.

Namun, menyangkut hak politik untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, sebaiknya benar-benar digunakan.

Baca: Maruf Amin Bercerita Tentang Kedekatannya dengan Guru Sekumpul Kalimantan Selatan

"Bagi PDIP, kami kurang sependapat jika golput sebagai hak. Karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memilih pemimpinnya," kata Hasto di sela konsolidasi di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (25/1/2019).

Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tersebut menyebut, sebaiknya pendidikan tentang politik semakin dikuatkan.

Bahwa Pemilu lah saatnya mencari pemimpin yang lebih teruji, lebih memiliki semangat merangkul semua golongan masyarakat, dan pemimpin yang lebih melayani masyarakat.

Justru yang harus dihindarkan adalah upaya 'meng-golput-kan' warga negara.

Baca: Grab Nonaktifkan Mitra Pengemudi Ojol Diduga Cabuli Penumpangnya di Jombang

Maka itu sebagai partai, PDI Perjuangan selalu mendorong perbaikan daftar pemilih, mendorong KPU netral, dan tidak berafiliasi pada pihak tertentu, baik kepada penguasa atas yang di luar pemerintahan.

PDI Perjuangan juga memperkuat peran Bawaslu. Tujuannya adalah agar pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu makin meningkat.

Baca: Ahok Unggah Vlog Pertama, Nicholas Sean Purnama Sebut Ayahnya Vlogger atau Influencer

"Konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Itu melekat sebagai satu kesatuan. Sehingga saat mereka menyatakan diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga," kata Hasto.

"Jadi mari kita gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.