TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi meminta kubu capres 02 Prabowo Subianto untuk menghentikan tindakan mencomot dan memframing video sesuai kehendak dan selera politik yang keluar dari etika.

"Sebaiknya, kebiasaan tersebut dihentikan karena jauh dari tata krama berpolitik yang sejuk," kata Arwani kepada pers, Sabtu (3/2/2019).

Dia menegaskan itu setelah beredar video seolah-olah pengasuh Ponpes Al Anwar KH Maimoen Zubair alias Mbah Moen menyebut 02 saat menerima capres 01 Jokowi di Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah di Rembang, Jawa Tengah, Jumat (1/2/2019).

"Saya yang hadir secara langsung dalam acara tersebut perlu sampaikan agar sesuai konteks dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik," kata Arwani mencermati perkembangan penyebaran video doa Mbah Moen dalam acara "Sarang Berdzikir untuk Indonesia Maju" yang dihadiri Presiden Jokowi itu.

Baca: Ke Rembang, Presiden Jokowi Curhat ke Mbah Moen

Menurut dia, saat ini beredar di publik dua video Mbah Moen berdoa.

"Dua video tersebut harus dilihat secara utuh, tidak bisa dibaca hanya satu video saja. Di video pertama yang diframing sebagai doa untuk Pak Prabowo semestinya dilihat secara utuh," kata dia.

Saat itu Mbah Moen menyebut jelas "hadza rois (presiden ini) dan mendoakan untuk menjadi presiden kedua kalinya (marrah tsaniyah)".

"Jelas di sini, siapa yang dimaksud menjadi presiden kedua kalinya, tentu merujuk Pak Jokowi. Beliau saat ini menjadi presiden di periode pertama. Kecuali doanya 'menjadi capres kedua kali' maka itu tentu ditujukan ke Pak Prabowo," kata Arwani.

Video kedua, Mbah Moen menegaskan doanya ditujukan untuk Pak Jokowi.

" ... Hadza Pak Prabowo La Pak Prabowo Innama Pak Jokowi, Joko Widodo”.

Menurut Arwani iIni juga menjadi jelas bahwa doa yang tadi itu yang isinya mendoakan agar jadi presiden kedua kali itu untuk Jokowi bahkan ditegaskan dua kali dengan menyebut Jokowi dan Joko widodo.

"Kebiasaan mencomot dan memframing video sesuai kehendak dan selera politik tentu keluar dari etika. Sebaiknya, kebiasaan tersebut dihentikan karena jauh dari tata krama berpolitik yang sejuk," ujarnya.