TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sedang melakukan psywar (Psychological Warfare) atau biasa disebut perang urat syaraf, saat menyebut kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

Demikian disampaikan anggota Dewan Pakar The Habibie Center, Indria Samego kepada Tribunnews.com, Kamis (7/2/2019).

"Ini hanya psywar dari Prabowo dan timsesnya agar Joko Widodo (Jokowi) panik dan merusak kredibiltas petahana," ujar Indria Samego yang juga Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini.

"Ujung-ujungnya pemilu berantakan, dan Prabowo effect yang menuainya bukan Jokowi effect," jelas Indria Samego.

Soal tuduhan kebocoran anggaran, dia menyarankan agar diserahkan kepada penegak hukum.

Baca: Bentuk Solidaritas, Pegawai KPK Bentuk Barikade Rantai Manusia Kelilingi Gedung KPK

"Prabowo dan team memang gak punya bahan selain mendekonstruksi apa yang jadi milik petahana," tegas Indria Samego.

Presiden Jokowi menantang capres 02 Prabowo untuk melaporkan tuduhan kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun kepada KPK.

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo saat 2014 silam.

Baca:  Doddy Sudrajat Tak Kunjung Jenguk Vanessa Angel di Bui, Iis Dahlia Gemas: Ya Allah Pak Lama Banget

Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun.

Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, baiknya segera dilaporkan kepada KPK.

Baca: Debat Tak Berpengaruh Terhadap Elektabiltas Capres dan Cawapres

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ungkap Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tapi menurut Prabowo kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.(*)