TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Maruf Amin, Arsul Sani menegaskan struktur tim sukses memang tak bisa diubah atau ditambah.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Maruf Amin, Jusuf Kalla (JK), yang keberatan jika Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bergabung dalam timses.

"Memang tidak ada istilah masuk TKN itu enggak ada. Karena yang namanya struktur TKN itu sudah fixed, tidak mungkin ditambah," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

"Yang ada adalah berkurang karena orangnya misalnya berhalangan tetap, meninggal, sakit, enggak bisa melaksanakan tugas. Jadi tidak bisa diganti-ganti," sambungnya.

Kemudian, Arsul memberi contoh posisi Wakil Ketua TKN yang tetap diisi Abdul Kadir Karding meskipun sudah tak lagi menjabat Sekjen PKB.

Sekjen PPP itu meminta pernyataan JK dimaknai seperti yang ia contohkan.

"Makanya contoh, misalnya, Pak Karding dulu menjadi Wakil Ketua TKN karena beliau adalah Sekjen PKB, kemudian sudah didaftarkan. Kemudian Pak Karding diganti sebagai Sekjen PKB. Maka kan Pak Hanif (Sekjen PKB) enggak terdaftar sebagai TKN. Itu contohnya. Jadi pernyataan Pak JK harus dibaca dalam konteks seperti itu. Itu aja," terangnya.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla (JK) menyarankan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tidak masuk dalam TKN.

"Sebagai dewan pengarah, (BTP) jangan masuk TKN," ujar JK usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Selasa (12/2).

Baca: Dirawat di Singapura, Ani Yudhoyono Sakit Kanker Darah, SBY: Saya Mohon Doa

Kehadiran BTP dalam TKN akan memberikan efek positif dan negatif dalam elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Dampak positif akan datang dari pendukung BTP atau yang disebut "Ahokers". JK bilang Ahokers akan menambah elektabilitas Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Namun, dampak negatif juga akan menghantui elektabilitas pasangan 01. Hal tersebut lebih menjadi kekhawatiran dari JK.

"Alasannya bisa membuat orang mengingat pak Jokowi didukung penista agama," ucap JK.