Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Djoko Santoso Sebut Jokowi Curang Karena Serang Pribadi Prabowo di Debat Capres

Diketahui saat debat, Jokowi menyampaikan bila sertifikat yang dibagikannya bukan pada lahan-lahan yang besar.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Djoko Santoso Sebut Jokowi Curang Karena Serang Pribadi Prabowo di Debat Capres
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo bersama dengan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berSwafoto usai melakukan Debat Kedua Calon Presiden Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua kali ini beragendakan penyampaian visi misi bidang Infrastruktur, Energi, Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso menyebut Joko Widodo telah curang karena menyerang Prabowo Subianto secara personal.

"Ya Pak Jokowi curang, menyerang pribadi, menyerang perorangan. Di aturan itu kan tidak boleh menyerang perorangan," ucap Djoko geram di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) usai debat kedua Calon Presiden Pemilu 2019.

Diketahui saat debat, Jokowi menyampaikan bila sertifikat yang dibagikannya bukan pada lahan-lahan yang besar.

Sebab sebelumnya Prabowo menyindir bila apa yang dilakukan Jokowi berdampak pada tiadanya lahan bagi anak-cucu kelak.

"Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede," ucap Jokowi.

Baca: Ini Kata BIN soal Ledakan di Dekat Lokasi Debat Capres

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," imbuhnya.

Kembali soal lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh, menurut Djoko Santoso, hal tersebut merupakan hak setiap orang dalam melakukan usaha.

Berita Rekomendasi

"Iya tadi itu, setiap orang ada berhak mencari hak guna usaha. Dalam jangka berapa tahun harus dikembalikan ke negara," ucapnya.

"Semua orang kan bisa. Mau minta izin pemerintah bisa," imbuh Djoko.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas