Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDIP Sebut Tudingan Keuntungan HGU Prabowo untuk Kampanye Jokowi Ngawur

Hendrawan Supratikno menilai pernyataan orang disekeliling Prabowo-Sandi dalam beberapa hari terakhir ini semakin ngawur.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in PDIP Sebut Tudingan Keuntungan HGU Prabowo untuk Kampanye Jokowi Ngawur
Tribunnews.com/ fitr
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai pernyataan orang disekeliling Prabowo-Sandi dalam beberapa hari terakhir ini semakin ngawur.

Pernyataan Hendrawan tersebut merespon tudingan Waketum Gerindra Edhy Prabowo bahwa keuntungan dari pemanfaatan lahan negara (HGU) oleh Prabowo salah satunya digunakan untuk kampanye Jokowi di Pilkada DKI.

"Saya lihat tim di sekitar Paslon Prabowo-Sandi membuat pernyataan yang makin ngawur. Mengait-ngaitkan satu kejadian dengan peristiwa lain secara sembarangan, semau gue. Orang dipaksa untuk berspekulasi mengait-ngaitkan hal yang tak ada hubungannya," katanya saat dihubungi, Rabu, (20/2/2019).

Dana kampanye Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama Purnama ( Ahok) pada Pilkada DKI 2012 lalu bukan hanya bersumber dari Prabowo, melainkan dari banyak orang.

"Soal kampanye Jokowi-Ahok, semua bergotong royong, Saweran. Soalnya gengsi partai dipertaruhkan. Kami menggunakan dana gotong royong secara masif," katanya.

Baca: KPK Mengajak 3 Kepala Daerah untuk Hilangkan Praktik Layanan Berlebih

Selain itu menurut Hendrawan dalam debat tersebut, Jokowi sama sekali tidak menyinggung hal pribadi dari Prabowo. Jokowi hanya menunjukan data konsesi lahan yang sangat ironis dengan pernyataan Prabowo soal keadilan sosial. Bagaimana lahan itu dikelola serta berapa keuntungannya, kata Hendrawan biarkan pakar atau analis yang menghitung.

"Faktanya, Pak Prabowo menguasai lahan luas. Bagaimana beliau bisa punya lahan seluas itu, biar dikaji para pemerhati ekononi lingkungan dan ekonomi keadilan. Bagaiman lahan dikelola, untung atau rugi, biar para akuntan dan petugas pajak yang berhitung. Apakah pakai uang dari bank, khususnya BUMN, biar diteliti para analis," pungkasnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas