TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Bulan Bintang ( PBB) Afriansyah Ferry Noer menegaskan, partainya tidak pernah mendeklarasikan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Kami belum pernah mendeklarasikan dukung Prabowo. Banyak yang mengatakan kami pengkhianat karena mendukung Pak Jokowi dan kiai Ma'ruf. Lho kapan kami menyatakan mendukung Prabowo," kata Afriansyah dalam acara Orasi Kebangsaan Kader Gus Dur di Rumah Pergerakan Gus Dur di Jakarta, Jumat (22/2/2019) malam, dikutip dari Antara.

Afriansyah mengatakan, yang sebetulnya terjadi adalah PBB memang sempat melakukan penjajakan dengan kubu Prabowo-Sandiaga di awal pilpres.

Namun, setelah melalui kajian panjang, akhirnya PBB memilih mendukung Jokowi-Maruf Amin.

Baca: Jenguk Ahmad Dhani, Ini yang Dibawa Mulan Jameela

Dia mengatakan, kedua pasangan capres-cawapres adalah pasangan yang baik.

Namun, PBB menekankan telah memilih mendukung pasangan yang terbaik, yaitu Jokowi-Maruf.

Menurut dia, Jokowi adalah sosok pemimpin yang mau mendengar dan menerima saran.

Sebaliknya, Prabowo, menurut dia, sosok yang temperamental.

"Saya sudah beberapa kali ketemu Prabowo. Waktu di forum ijtima ulama itu dia meninju-ninju meja itu betul, seperti yang sudah saya sampaikan di media," katanya.

Dia menegaskan pemimpin yang baik harus tetap menjaga etika meskipun sedang marah, terlebih saat berada bersama para ulama.

"Nabi Muhammad saja tidak pernah marah walau dihina, dilempar, harus sabar," ujarnya.

Tidak ada sanksi

Partai Bulan Bintang (PBB) secara resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Namun demikian dipastikan tidak ada sanksi bagi caleg yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan alasan menghargai perbedaan pendapat.

“Menghargai perbedaan yang timbul dalam dukungan di pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi tidak ada sanksi apa-apa,” kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1) malam.

Ia beralasan dukungan caleg yang diberikan kepada Prabowo-Sandi atas nama pribadi dan bukan dari partai karena PBB telah secara resmi mendukung petahana.

“Tapi tetap itu atas nama pribadi-pribadi bukan atas nama organ partai.

Dengan adanya keputusan resmi dari sini, itu tidak bisa lagi mengatasnamakan organ manapun dari partai. Itu merupakan tindakan pribadi-pribadi,” katanya.

Sekadar informasi beberapa waktu lalu, sejumlah orang yang menamakan diri sebagai Caleg PBB poros Mekkah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Alasan

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, mengatakan PBB tidak bisa mengusung calon sendiri pada Pilpres 2019. Sehingga akhirnya diputuskan untuk mendukung salah satu pasangan yang ada.

“PBB tidak bisa mencalonkan orang dalam pemilihan presiden. Makanya kita memilih apa yang paling baik dan paling bermanfaat bagi umat Islam dan tentunya bagi PBB itu sendiri,” kata Yusril.

Menurutnya PBB bertekad kembali mengirimkan wakilnya di DPR dengan syarat lolos minimal 4 persen.

Target yang dibebankna itu membutuhkan kerjasama yang baik antar sesama partai maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Jadi yang paling mungkin dan paling yang bisa bernegosiasi memang dengan pasangan calon nomor urut 01. Karena itu kami mengambil langkah memutuskan untuk bersama-sama dengan pasangan nomor urut 01,” ujarnya.

Yusril sendiri enggan menjelaskan secara detil saat disinggung mengenai alasan tidak mendukung pasangan lainnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun demikian Yusril mengaku pernah membahasnya namun tidak sejalan.

“Jadi jangsn dibahas itu, karena saya sudah mendukung pasangan calon 01. Nanti kalau saya jawab, akan menyerang-menyerang lagi,” tegasnya.

Banjir dukungan

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku dukungan mengalir deras dari masyarakat atau kelompok usai partainya mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Yusril menepis anggapan, PBB ditinggalkan masyarakat usai memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

"(Usai deklarasi) dukungan ke PBB deras ya, seperti hari ini contohnya Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) secara spontan memberikan dukungan kepada PBB di Pemilu 2019," kata Yusril di acara Silaturahmi Nasional keluarga besar DPP ASPATAKI di Ballroom Hotel Santika, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Rabu (30/1/2019).

Yusri menjelaskan PBB merupakan partai islam yang rasional. Partainya membela semua orang dari berbagai kalangan.

Partainya juga, kata Yusril, tidak takut kehilangan suara akibat mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019. Pasalnya, PBB itu mempunyai pendukung cukup banyak.

Terlebih dari catatannya, lanjut Yusril, hanya ada 80 caleg dari sekitar 15.000 caleg se-Indonesia yang tidak sejalan dengan partai untuk pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

"Jadi tidak seperti dianggap kebanyakan orang, suara PBB akan hilang dan lainnya. Mungkin dari kelompok-kelompok tertentu yang kiblatnya ke Habib Rizieq iya, tapi kan alahkan banyaknya warga Indonesia ini," ucapnya.

"Jangankan orang non musilim, orang muslim juga tidak semua berkiblat ke Habib Rizieq. Di Jawa Tengah Jawa Timur lebih banyak ikut kiayi NU," tandasnya.

Namun, Yusril Ihza Mahendra memaklumi ada calegnya yang sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Tidak apa-apa. Kewenangan memutuskan dukungan paslon capres itu adalah kewenangan DPP PBB, bukan kewenangan para caleg. Siapa yang menjadi caleg itu juga diputuskan oleh PBB sebagai organisasi sesuai tingkatannya," Yusril.

"DPR RI diputuskan oleh DPP, DPRD Provinsi diputuskan DPW dan DPRD Kabupaten dan Kota diputuskan oleh DPC PBB. Jadi tidak ada caleg PBB Poros Makkah atau Poros Madinah, juga tidak ada caleg Pass Lantang, karena bukan mereka yang memutuskan seseorang itu menjadi caleg," katanya lagi.

Yusril menegaskan kembali, jumlah caleg PBB di DPR RI ada 497 orang. Sedangkan caleg PBB di seluruh privinsi dan kabupaten/kota ada sekitar 14.500 orang. Jadi, lanjutnya, caleg PBB seluruh tanah air ada sekitar 15.000 orang.

Dari 80 orang caleg yang kemarin menyebut diri mereka sebagai “caleg Poros Mekkah” yang mendukung Prabowo-Sandi itu, adalah terdiri atas caleg DPR RI, Caleg Provinsi dan juga Caleg Kabupaten Kota dari berbagai daerah. DPP PBB mengetahui persis jumlah para caleg itu dan mempunyai data lengkap tentang mereka," urainya.

Di Sumatera Utara misalnya, katanya lagi,dari 668 caleg yang ada, 23 orang deklarasi dukung Prabowo Sandi. Di Sumbar dari 536 caleg yang ada, yang deklarasi 30 orang.

Di DKI Jakarta ada 140 caleg, yang dukung Prabowo Sandi ada sekitar 26 orang. "Jadi mayoritas caleg ikut keputusan DPP PBB," tegas Yusril lagi.

Ia menegaskan kembali, keputusan memberikan dukungan politik kepada Jokowi Maruf Amin, bukanlah keputusan pribadi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, tetapi keputusan mayoritas Rapat Pleno DPP PBB tanggal 19 2019.

"Rapat Pleno menugaskan kepada Ketua Majelis Syuro MS Kaban, Ketua Umum DPP Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Mahkamah Partai Yasin Ardi untuk merumuskan kalimat-kalimat dukungan politis tersebut. Hasilnya, ditandatangani sebagai Keputusan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum PBB Eddy Wahyudin selaku Pimpinan Rapat Pleno.

Hasil rumusan yang dituangkan dalan Keputusan Rapat Pleno itu kemudian dituangkan lagi dalam Surat Keputusan DPP PBB yang ditandatangani oleh Ketum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

"Jadi proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART PBB," kata dia.

Meski telah memutuskan memberikan dukungan resmi kepada Paslon Jokowi Maruf, sambung Yusril, partainya tetap menghargai dan menghormati apabila ada fungsionaris dan anggota partai yang berbeda pilihan dan dukungan, selain dari apa yang telah diputuskan.

Namun ekspressi dari pilihan dan dukungan itu dilakukan secara pribadi-pribadi dan tidak melibatkan institusi partai.

"DPP PBB juga mengajak segenap fungsionaris, anggota dan simpatisannya untuk saling hormat-menghormati kalau ada perbedaan pendapat di dalam partai. Dalam partai demokratis, perbedaan akan selalu ada," katanya.

"Namun perbedaan itu tidak boleh dilakukan dengan saling menyerang dan menjatuhkan. Semangat ukhuwwah Islamiyyah tetap harus dijunjung tinggi," Yusril menegaskan kembali. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen PBB: Kami Dibilang Pengkhianat, Kapan Kami Deklarasi Dukung Prabowo?"