Dahnil Anzar Sebut Pihaknya Tantang Jokowi Buat Perpu soal Lahan HGU, TKN Beri Tanggapan
ahnil Anzar nyatakan pihaknya menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membuat peraturan perundang-undangan soal lahan Hak Guna Usaha
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar nyatakan pihaknya menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membuat peraturan perundang-undangan (perpu) soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang kini ramai diperbincangkan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber acara Dua Arah seperti yang diunggah oleh Kompas Tv, Senin (25/2/2019).
Mulanya, Dahnil Azhar menyatakan prinsip lahan HGU Prabowo yaitu untuk menyelamatkan aset bangsa dari pihak asing.
"Prinsipnya bukan hanya sekedar tentang bisnis, prinsipnya adalah ingin menyelamatkan aset negara, sumber daya alam yang kita miliki supaya tetap dikuasai anak negeri ketimbang waktu itu harus dikuasai oleh Churcill Mining," ungkap Dahnil Anzar.
"Bahkan sampai bertarung di pengadilan," imbuhnya.
• Polemik Lahan HGU Prabowo, Ahmad Riza Patria: Ada Berkah Luar Biasa di Balik Niat Tidak Baik Jokowi
Terkait hal itu, ia menjelaskan bahwa Prabowo sendiri sudah mempersilakan untuk mengambil lahan HGU di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah jika diminta oleh pemerintah.
Lantas, Dahnil Anzar mengaku pihaknya menantang Jokowi supaya segera membuat perpu terkait lahan HGU.
Menurutnya, dengan adanya perpu, Prabowo siap mengembalikan lahan HGU jika negara memang membutuhkan.
"Ketika Pak Jokowi menyebut di pidatonya, bahkan kita menantang kembali kalau begitu Pak Prabowo kan sudah menyebutkan, beliau (Prabowo) siap memberikan itu kepada negara ketika negara memang sangat membutuhkan," jelas Dahnil Anzar.
"Pak Jokowi tinggal minta saja secara formal, ada landasan hukumnya, bikin peraturan perundang-undangan (perpu) atau apa pun yang terkait dengan peraturan yang bisa mengambil konsesi itu."
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.