Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Siti Zuhro meminta pemerintah menuntaskan permasalahan penguasaan lahan yang dinilainya kurang adil.

Hal tersebut dinyatakannya saat jumpa pers di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Menurut perempuan kelahiran Blitar tersebut, terungkapnya lahan HGU milik salah satu capres harus dijadikan momentum untuk meninjau kembali kepemilikan ribuan hektar tanah oleh segelintir orang.

Baca: KPK Sita Rumah Bernilai Rp 3 Miliar Milik Kasatker Kementerian PUPR Terkait Suap Proyek SPAM

"Ini saatnya justru memberikan dorongan kepada pak Jokowi-JK untuk sekaligus memintakan pertanggungjawaban tentang lahan-lahan yang dikelola oleh satu persen dari jumlah penduduk kita yang menguasai di atas 50 persen (lahan)," katanya.

"Nah ini saatnya tuntaskan, jangan hanya menjadi gimik-gimik seperti itu. Karena ternyata kan masyarakat keadaan (luas) tanahnya tuh makin memprihatinkan," tambah Siti Zuhro.

Baca: Video Detik-detik Penangkapan Pelaku yang Membunuh 2 Majikannya, Terpergok saat Beraksi

Dengan begitu menurut Siti Zuhro, Jokowi tidak hanya mensubordinasi Prabowo, tetapi melakukan pengelolaan kepemilikan lahan secara adil.

Sebagaimana diketahui, dalam Debat Capres ke dua, capres nomor urut 01, Joko Widodo mengungkap kepemilikan tanah capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang seluas ratusan ribu hektar di Aceh dan Kalimantan.