Jubir BPN: Program Kartu Pra Kerja Bebani Keuangan Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Moh Nizar Zahro, mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan capres petahana Joko Widodo.

Nizar mengatakan, program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara.

Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan.

"Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara," ucap Nizar dalam keterangannya, Selasa (5/3/2019).

Baca: Unggah Foto Ustaz Yusuf Mansur Dikelilingi Salam Dua Jari, Jihan Fahira Berikan Tanggapannya

Politikus dari Partai Gerindra ini lantas memerinci, berdasar data yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia ada tujuh juta orang.

"Kalau digaji Rp 1 juta x 7 juta sama dengan Rp 7 triliun," katanya.

Kemudian, program baru dari capres petahana itu dianggap tak efektif untuk menekan angka pengangguran.

Dia pun menuturkan, solusi mengatasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

"Jadi, yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," ujarnya.