TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden, harian Kompas melalui bagian litbang rutin menyelenggarakan survei elektabilitas para calon.

Tak terkecuali pada Pemilu Presiden 2019 yang akan diselenggarakan 17 April mendatang.

Sejak 2007 hingga saat ini, Litbang Kompas telah melakukan 14 kali survei elektabilitas pemilihan umum. Jika dihitung, pilpres kali ini, harian Kompas telah melakukan 15 kali survei elektabilitas.

Survei Kompas pun selalu ditunggu hasilnya oleh banyak pihak. Hal ini, antara lain, karena hasil survei mendekati hasil pemilihan umum yang sebenarnya.

Baca: Survei Litbang Kompas, Kubu Prabowo: Kami Makin Yakin Indonesia Akan Punya Presiden Baru

Sebagai contoh, pada Pilpres 2014, Litbang Kompas tanggal 21 Juni 2014 merilis survei elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Baca: Puan Maharani Tanggapi Survei Terbaru Jokowi-Maruf Amin Versi Litbang Kompas

Hasil survei Litbang Kompas sebelum Pemilu 2014 dan hasil penghitungan suara Pemilu 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum.

Saat itu hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo-Hatta pada kisaran 43-47 persen dan pasangan Jokowi-Kalla pada angka 52-56 persen.

Adapun hasil Pemilu 2014, menurut penghitungan KPU, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara 46,85 persen dan Jokowi-Kalla sebesar 53,15 persen. Hasil Pemilu 2014 berada dalam kisaran hasil survei elektabilitas litbang pada 21 Juni 2014.

”Ini bukan menunjukkan penyelenggara surveinya yang hebat, melainkan karena penyelenggara survei, dalam hal ini Kompas, tunduk pada ilmu statistik,” ujar General Manager Litbang Kompas Harianto Santoso di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Bagaimana metodologi Litbang Kompas melaksanakan survei elektabilitas?

Harianto ditemani Manajer Database Litbang Kompas Ignatius Kristanto menjelaskan bagaimana metodologi survei yang dilakukan Litbang Kompas.

Kristanto mengatakan, survei elektabilitas pilpres kali ini diperoleh dari 2.000 responden di 500 desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari satu desa diambil empat responden yang dipilih secara acak.

Penentuan jumlah responden di tiap provinsi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap (DPT) serta data potensi desa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru.

Misalkan di provinsi A terdapat 5 persen dari total DPT, di provinsi itu akan dicari responden sebanyak 5 persen dari 2.000 responden yang ditetapkan litbang.