Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arahan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat memakai baju putih saat datang ke TPS pada 17 April 2019 mendapat protes.

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, arahan Jokowi berpotensi membuat konflik di tengah masyarakat saat hari pemungutan suara Pemilu 2019.

"Karena akan teridentifikasi siapa-siapa orangnya Jokowi dan pendukung Prabowo akan merasa, 'oh ini lawan saya'. Maka potensi konflik itu sangat mudah sekali terjadi," ujar Ferdinand Hutahaean yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kepada Tribunnews.com, Rabu (27/3/2019).

Baca: Namanya Dijadikan Soal di USM Sekolah Internasional, Nikita Mirzani: Siapa Bisa Nandingin Nyai Ratu?

Dia tegaskan, hal ini berbahaya.

Karena Jokowi sedang menebar bibit konflik di tengah masyarakat.

Selain itu, dia menilai Jokowi tidak memahami betul asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Dengan identifikasi tertentu seperti ajakan itu, maka kata dia, itu sama saja menabrak asas pemilu yang rahasia.

"Karena kita sudah tahu yang datang ke TPS itu, baju putih adalah pemilih Jokowi," katanya.

Baca: Pengacara Seungri Menghimbau Semua Pihak Tenang Saat Menunggu Hasil Penyelidikan Kelima Sang Artis

"Jadi Jokowi tidak memahami makna demokrasi yang sesungguhnya," imbuhnya.

Bukan itu saja, dia menilai, ajakan Jokowi ini akan menjadi salah satu cara untuk menjadi pembenaran kelak dari sebuah perlakuan curang.

Selama ini kata dia, baju putih ini indentik dengan pendukung Prabowo.

Hal itu berbasiskan gerakan moral politik 212 yang menggunakan identitas baju putih.

"Nah, kami melihat ini ada upaya, ketika nanti, pendukung Prabowo yang biasa datang dengan baju putih, seolah-olah itu dianggap pendukung Jokowi padahal tidak," katanya.