Kiai Maruf Amin Sebut Elektabilitasnya di Yogyakarta dari 62 Persen Menuju 70 Persen
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Ma'ruf Amin menghadiri deklarasi kiai santri se-Yogyakarta, di Yayasan Nur Iman, Mlangi Sleman, Kamis (28/3/2019).
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, JOGJA - Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Ma'ruf Amin menghadiri deklarasi kiai santri se-Yogyakarta, di Yayasan Nur Iman, Mlangi Sleman, Kamis (28/3/2019).
Saat dijumpai wartawan, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa deklarasi ini adalah bentuk dukungan kiai dan santri dan mempercayakan negara kepada Joko Widodo dan dirinya.
Dari hasil penelusurannya, dukungan kiai dan santri di Yogyakarta sangat tinggi.
"Jadi saya lihat Jogja sudah sangat kondusif. Kalau dari informasi elektabilitasnya mencapai 62% menuju 70%," ujarnya.
Di hadapan ribuan santri yang hadir saat itu, Ma'ruf memaparkan alasannya setuju mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.
Menurutnya, Jokowi memiliki cita-cita untuk menjaga negara sekaligus menjaga agama.
Jokowi menghormati NU dan mencintai ulama.
Hal itu sekaligus menepis kabar bohong yang mengatakan Jokowi anti ulama.
"Lah wakilnya saja ulama," ucapnya.
Ia mengibaratkan, kalau dulu ulama itu seperti daun salam.
"Ibu-ibu kalau memasak kan cari daun salam supaya sedap, wangi. Tapi kalau sudah masak, yang pertama di buang apa? daun salam. Kyai begitu juga. Tapi Pak Jokowi tidak, dia butuh dukungan ulama, tapi juga menggandeng ulama sebagai wakil presidennya. Alhamdullilah," tambahnya.
Selain desakan dari ulama-ulama, Ma'ruf mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden, karena Jokowi memiliki cita-cita dan dasar-dasar di bidang ekonomi, politik, sosial budaya yang kuat silain dalam pembangunan infrastruktur.
Itu disebutnya adalah modal dasar, yang nantinya yakan akan diperbesar, disempurnakan dan ditambah untuk kemaslahatan ketika terpilih nanti.
Terkait masih banyaknya yang golput, ia pun mengajak masyarakat untuk mengambil tanggung jawab sebagai bangsa.
Dan diperlukan pendekatan agama, agar mereka yang golput menggunakan suaranya.
"Di sistem kenegaraan kita, menggunakan suara itu hak, tp pendekatan keagamaan itu wajib. Mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib, kalau tidak ikut berarti kita mengabaikan kewajiban," ujarnya.
"Karena kita ingin mempunyai pemimpin yang terbaik, maka wajib hukumnya memberikan suara, dari perspektif keagamaan. MUI juga sudah punya fatwa agar semua menyampaikan suaranya," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak santri, ulama dan kiai untuk terus menguatakan ideologi pancasila dan NKRI.
Ia menekankan bahwa NKRI harga mati dan sudah disepekati oleh para ulama dan para pendiri bangsa.
Negara ini dijelaskannya, terbentuk melalui kesepakatan-kesepakatan, misalnya Pancasila yang menjadi dasar negara.
"Pancasila itu adalah kesepakatan yang oleh semua golongan diterima. Pancasila adalaha titik temu, di antara seluruh elemen bangsa," tuturnya. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.