Jawaban Prabowo saat Ditanya Jokowi soal Mal Pelayanan Publik
"Intinya, bagi saya pemerintahan adalah kembali lembaga pemerintah harus bersih, tidak bolah ada korupsi besar di lembaga pemerintahan," kata Prabowo
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Moderator debat keempat capres, Sabtu (30/3/2019) memberikan kesempatan pada calon presiden nomor urut 01, Jokowi untuk melontarkan pertanyaan pada Prabowo Subianto.
Langsung saja, Jokowi memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan dirinya untuk Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02.
Baca: Keluar Ruangan Debat, Jokowi Disambut Yel-yel Para Pendukungnya
"Di depan sudah saya sampaikan, bahwa ke depan pemerintah dilan sangat diperlukan negara kita Indonesia. Apa pandangan bapak mengenai Mall Pelayanan Publik?" tanya Jokowi dalam debat di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Menjawab itu, Prabowo berpendapat seluruh sistem, alat dan metodologi yang diterapkan sudah baik. Kalau dengan mall pelayanan publik bisa lebih efisien, Prabowo sudah pasti mendukung dan tidak ada masalah.
"Intinya, bagi saya pemerintahan adalah kembali lembaga pemerintah harus bersih, tidak bolah ada korupsi besar di lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintah harus kuat. Tidak boleh ada jual beli jabatan, sogok menyogok. Saya baca pejabat perintah bapak sendiri menyatakan ada jual beli jabatan di 90 persen kementerian," tutur Prabowo.
Lanjut, moderator memberikan waktu dua menit bagi Jokowi untuk menanggapi jawaban dari Prabowo.
Di kesempatan ini, Jokowi menjelaskan melalui mall pelayanan publik,diharapkan kecepatan pelayanan bisa diberikan ke masyarakat yang ingin pelayanan cepat.
Saat ini, kata Jokowi, mall pelayanan publik baru ada di 13 kota. Dia berjanji ke depan jumlah pmall pelayanan publik bakal terus ditambah.
Baca: Jokowi : Rantai Persahabatan Saya dengan Pak Prabowo Tidak Bakal Putus
Mantan wali kota Solo ini menuturkan adanya pelayanan publik dan sistem pelayanan satu pintu di pemerintah pusat yang bisa mengeluarkan 9 izin dalam waktu 3 jam diyakini bisa menghilangkan korupsi karena adanya transparansi.
"Kecepatan pelayanan dengan sistem ini bisa memagari korupsi. Masalah membersihkan korupsi itu, tidak mungkin instan, jadi bersih semua," tambah Jokowi.
