TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Dari Bowo, lembaga antirasuah menyita uang tunai sebesar Rp8 miliar.

Duit tersebut dikemas dalam 400 ribu amplop dan diduga dengan cap berlambang jempol dan digunakan untuk ‘serangan fajar’.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan menilai wajar jika masyarakat bertanya-tanya terkait isu tersebut.

Apalagi, momen pencoblosan sudah tinggal menghitung hari.

“KPK harus transparan dan bertindak cepat dan tegas, karena hal ini berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu, jika terbukti uang tersebut untuk serangan fajar baik pada Pilpres maupun Pileg, maka hal ini sudah termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu," kata Ismail di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Ismail pun mendesak KPK untuk oleh mengungkap asal muasal uang tersebut. Menurutnya, tidak mungkin tindakan mengumpulkan uang dengan jumlah itu hanya bersifat tunggal.

“Pasti ada pihak-pihak lain yang terkait terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Pilpres maupun Pileg,” sambungnya.

Karena itu, Ismail berharap Bawaslu juga turun tangan untuk menjatuhkan sanksi pidana pemilu di kasus tersebut.

“Sekali lagi Bawaslu bisa menjatuhkan sanksi secara tegas terhadap pelaku,” katanya.

Sementara itu, penyelenggara Pemilu diminta waspada jelang waktu pencoblosan pada 17 April 2019. Terutama terkait pembagian-pembagian uang kepada pemilih atau money politic.

Upaya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada politisi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, menandakan masih adanya "politik uang".

"Kasus uang amplop Bowo Sidik Pangarso ini, apabila benar nantinya akan digunakan sebagai serangan fajar, maka ini menjadi sinyal serius bagi para penyelenggara pemilu di Jawa Tengah," kata Ketua Presidium Kawal Pemilu Kita Provinsi Jawa Tengah, Syaifudin Anwar, dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3/2019).

Dia meminta seluruh masyarakat untuk tidak memilih Calon Anggota Legislatif (Caleg), pasangan Capres dan Cawapres ataupun partai politik yang melakukan money politic.

Baca: Dikhawatirkan Muncul Masalah di Pemilu 2019, KPU dan Bawaslu Harus Lebih Pro Aktif