Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilpres 2019

Dalam Debat Keempat, Bukti Petahana Tidak Prioritaskan Anggaran Pertahananan Indonesia

Dalam GFP Index 2018 itu Indonesia menempati peringkat 15 dari 137 negara di dunia dari segi kekuatan militer.

Dalam Debat Keempat, Bukti Petahana Tidak Prioritaskan Anggaran Pertahananan Indonesia
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat mengikuti debat keempat calon presiden pada pemilu 2019 di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019). Pada debat keempat kali ini mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik, Kusfiardi menyoroti lemahnya konsep dan pandangan Calon Presiden Petahana, Joko Widodo (Jokowi) tentang pertahanan dan keamanan (Hankam) dalam debat pilpres keempat pada Sabtu (30/3/2019) kemarin.

Menurut Kusfiardi, semestiinya petahana itu memiliki visi dan pandangan yang matang soal Hankam.

Hal itu menurut Kusfiardi terlihat saat Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto melempar pertanyaan tentang alokasi anggaran pertahanan Indonesia kepada Capres Petahana.

Prabowo menyebutkan, anggaran pertahanan sebesar Rp107 Triliun setara dengan 5 persen dari APBN atau 0,8 persen dari GDP tersebut masih sangat kecil.

Sementara negara-negara lain lebih besar dari itu.

Menanggapi itu, Jokowi pun mengakui bahwa anggaran pertahanan tersebut memang masih kecil. Malah menurutnya hal ini bisa diselesaikan dengan membangun investasi di bidang alutsista.

“Jawaban Jokowi itu menunjukkan bahwa alokasi anggaran pertahanan tidak masuk dalam prioritas, kemudian menggunakan pendekatan investasi untuk pertahanan dan keamanan juga kurang tepat,” kata Kusfiardi kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/3/2019).

Baca: BPN: Tema Debat Keempat Malam Ini Prabowo Banget

Kuasfiardi menjelaskan, pendekatan investasi untuk pertahanan nasional memiliki bias korporasi, karena investasi lebih dominan pertimbangan untung rugi yang lazim berlaku dalam dunia bisnis.

Sementara bagian pertahanan, menurut Kusfiardi menjadi aspek penting dan vital bagi sebuah negara.

Alasannya, masalah pertahanan bukan hanya sekedar untuk menjaga wilayah kedaulatan, tapi juga untuk tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi, UUD 1945.

Halaman
123
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas